"Maka dari itu, penting untuk meningkatkan kapasitas dan membangun komitmen para pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama BKKBN pusat dan provinsi dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan unit kerja masing-masing," papar Hasto, Senin (13/6/2022).
Hasto menyebut, pelaksanaan program tersebut mesti berorientasi pada hasil serta fokus pada target yang ingin dicapai dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, program SPIP menjadi bagian dari mitigasi yang dilakukan untuk mempercepat visi-misi BKKBN yang di dalamnya termasuk penurunan angka stunting.
"Bagaimana agar target 14 persen dapat dicapai di tahun 2024? Tentu saja dengan data yang benar tepat sasaran dan tim pendamping keluarga yang dapat memberikan treatment langsung sesuai kondisi lapangan," jelas Hasto.
Hasto menuturkan, dalam upaya menyatukan komitmen bersama, perlu diawali dengan pengembangan budaya sadar risiko, sosialisasi kepada seluruh pejabat/pegawai, dan yang penting siap untuk menyiapkan sumber daya untuk merealisasikan rangkaian agenda manajemen risiko guna mencapai visi-misi, dana target yang telah ditetapkan BKKBN.
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur