Bahlil Dapat Bintang Mahaputera: 'Ketika Fakta Dibalikkan Menjadi Ilusi'

Penganugerahan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Bahlil Lahadalia oleh Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2025 sungguh menimbulkan ironi besar dalam sejarah politik negeri ini. 

Gelar kehormatan yang semestinya menjadi puncak pengakuan atas jasa luar biasa bagi bangsa, justru dipertontonkan sebagai panggung legitimasi politik dan pengaburan fakta.

Narasi resmi menyebutkan bahwa Bahlil berjasa dalam bidang energi dan investasi: kebijakan hilirisasi mineral, penguatan investasi strategis, hingga pengembangan energi baru terbarukan yang diklaim meningkatkan kemandirian energi nasional. 

Namun, jika kita menyingkap lapisan klaim manis tersebut, yang muncul justru kebalikan dari semua penghargaan yang digembar-gemborkan.

Hilirisasi yang Tidak Berdaulat

Hilirisasi yang dibanggakan Bahlil lebih sering menjadi proyek setengah matang yang justru menjerat Indonesia dalam ketergantungan baru. 

Smelter nikel yang dibangun dengan modal asing bukanlah simbol kedaulatan energi, melainkan menandai bagaimana sumber daya kita kembali diserahkan pada korporasi global. 

Apa yang disebut sebagai “kemandirian” sebenarnya hanyalah ketergantungan dengan wajah baru.

Investasi yang Tidak Menetes ke Rakyat

Prestasi investasi yang sering diumbar oleh Bahlil hanyalah angka di atas kertas. 

Nyatanya, investasi jumbo dari luar negeri lebih banyak berorientasi pada ekstraksi sumber daya, menguntungkan pemilik modal, sementara rakyat di sekitar tambang tetap hidup dalam kemiskinan struktural. 

Alih-alih membuka lapangan kerja yang layak, banyak kasus menunjukkan bagaimana masyarakat lokal justru tersisih, tergusur, atau dipaksa bekerja dalam kondisi upah murah dan jauh dari kata sejahtera.

Energi Baru Terbarukan: Sekadar Slogan

Klaim kontribusi dalam pengembangan energi baru terbarukan pun tak lebih dari jargon.