Publik Bergolak, Prabowo Tampak Sebatang Kara

Penderitaan rakyat akibat 10 tahun salah kelola pemerintahan oleh rezim Joko Widodo mulai terasa dan bereaksi di akar rumput. Pergolakan publik muncul dipicu oleh tingkah-polah para pembesar negara, baik di eksekutif (Istana) maupun legislatif (Senayan).

Di tengah penderitaan rakyat yang kian menjepit, mereka berjoget ria mamerkan segala bentuk kemewahan dan pendapatan tambahan yang luar biasa besarnya. Jabatan komisaris di BUMN dan gelar kenegaraan diobral di antara mereka.

Rakyat di banyak kota dan daerah merespon semua tindak menyebalkan para pembesar negara itu dengan mamerkan kuatan, menggalang kedaulatan, beberapa daerah dibumbui dengan kemarahan. Bakar ban dan mobilnya sekalian.

Tetap why hanya dan langsung Presiden Prabowo sendiri yang turun meredam gejolak yang tampaknya akan bersambung pada pekan-pekan ke depan?

Kita sudah lama tahu, dan mudah-mudahan sekarang Prabowo juga tahu, bahwa negeri ini krisis lapisan elite penguasa yang negarawan, yang integritas dan kapasistasnya dihormati masyarakat.

Prabowo sebagai Presiden memang dikelilingi puluhan bahkan ratusan jajaran kabinet, dengan wamen dan staf khusus di mana-mana. Tapi mereka hanya badut-badut sirkus yang hanya pandai jumpalitan dan berjoget. Bukan negarawan yang tindakan dan kata-katanya didengar rakyat.

Maka ketika rakyat bergolak, tidak ada yang secara mental dan moral berani tampil depan publik lalu menjelaskan kegelisahan masyarakat, mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di pemerintahan dan di negeri ini. 

Bayangkan apa reaksi publik yang resah dan nafsu bikin rusuh jika yang muncul di hadapan mereka itu Kapolri yang anakbuahnya brutal, Panglima TNI yang semena-mena mindahkan perwira hanya karena dia putra Pak Try, atau Jaksa Agung yang dianggap ngamankan Silfester Matutina, pendukung militan Joko Widodo yang harsnya masuk penjara malah masuk (komisaris) BUMN? 

Dahulu ada Wapres yang bisa ngatasi hal semacam ini. Misalnya Jusuf Kalla atau tokoh NU Ma’ruf Amin. Sekarang apa jadinya jika yang menghadapi masyarakat yang marah itu Wapres Gibran Widodoputra?

Benar, sebagai Kepala Negara Prabowo memang tampak sebatang kara. Sedangkan pimpinan lembaga negara lain seperti pimpinan DPR, MPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, bahkan Mahkamah Agung, tidak sanggup secara moral dan mental mendukung Prabowo sebagai Kepala Negara saat berhadapan dengan rakyat menuntut hak-haknya sebagaimana dijanjikan Konstitusi UUD 1945.

Seorang pengemudi Ojol menemui ajal secara sadis dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Affan Kurniawan, 21 tahun, pengemudi ojek online itu, merupakan potret buram ketidakprofesionalan Polri dalam menghadapi unjukrasa.

Pertanyaannya, kenapa driver Ojol yang dilindas? Skenario siapa? Langit?

Sebab Ojol adalah organisasi yang diikat oleh rasa senasib-sependeritaan, digerakan oleh emosi akibat ketidakadilan ekonomi dan sosial. Karena itu solidaritas sesama driver Ojol luar biasa kuatnya. Banyak kejadian yang menjelaskan soal ini. 

Saya tidak terlalu yakin akan nyulut gerakan masif jika yang dilindas secara buas oleh rantis Brimob itu mahasiswa, bahkan jika menewaskan belasan orang. 

Memang selama 10 tahun di bawah rezim Joko Widodo polisi diarahkan menjadi tentakel kekuasaan. Setiap yang berbeda dengan rezim (Jokowi) dipandang sebagai musuh negara. Instrumen hukum (KUHPidana) diada-adakan untuk menjerat dan menjarakan orang-orang yang dituduh berseberangan.

Meskipun tidak semasif Kepolisian RI, kejaksaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebenarnya juga terasa seperti ormas Jokowi Mania (Joman) yang menganggap Joko Widodo adalah “simbol negara” yang layak dijaga kesakralannya. Maka kejahatan jenis apa pun, jika itu terkait dengan “jaringan Solo” mereka tutup mata tutup kuping.

Prabowo Subianto, yang dibuatkan jalan tol menuju Istana Kekuasaan oleh Joko Widodo asal nuntun anaknya sebagai wakil, dan kini benar-benar jadi Presiden RI, mewarisi aparatus hukum negara yang compang-camping dengan aroma tetap “Jokowi Mania”.

Persoalannya ketika Joko Widodo lengser, secara tak terduga bangkit kesadaran sosial di masyarakat yang membuat rakyat siuman dan merasa selama 10 tahun ini ternyata ditipu habis-habisan rezim Widodo.

APBN berantakan sehingga harus dilakukan desentralisai fiskal. Kepala daerah terpaksa menaikkan pajak (PBB) yang nyekik rakyat. “Mereka yang bikin rusak kenapa kami yang harus nanggung risikonya?” Begitu kata masyarakat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang memelopori bangkitnya kekuatan rakyat (people power).

Keamburadulan yang ditinggalkan Joko Widodo nyaris terjadi di semua sektor pemerintahan. Paling mencolok adalah korupsi, karena dunia internasional (OCCRP) memosisikan Joko Widodo di deretan pemimpin paling korup di muka bumi (2024). 

Pada saat hampir bersamaan Bank Dunia mengabarkan pasca Joko widodo Indonesia menjadi Negara Berpenduduk Miskin Terbanyak di dunia: 193,8 juta jiwa dari total 285,1 juta.

Menarik dicatat adalah kemauan keras Prabowo untuk ngubah persepsi dirinya yang berbeda dengan Joko Widodo, pendahulunya. Pidato pelantikan yang heroik pada 20 Oktober 2024 di Gedung Parlemen menjelaskan tekadnya yang kuat untuk berbeda.

Sebenarnya beberapa langkah kebijakan yang dilakukannya membuktikan bahwa Prabowo bukan sekedar “omon-omon”. Misalnya, kehendak menyatukan segenap bangsa dipraktekan dengan memberikan amnesti dan abolisi, yang sehingga lawan-lawan politik Joko Widodo bebas dari penjara.

Kenapa upaya Prabowo ngubah persepsi dan paradigma pemerintahannya ini gagal? Karena Prabowo “keukeuh” makai “the Widodo’s Men” dalam jajaran kabinetnya. Ini memang paradoks itu.

Di satu sisi Prabowo jungkir balik menjelaskan dan memamerkan perbedaannya dengan Joko Widodo. Tapi di sisi lain “the Widodo’s Men” berperilaku dan bertingkah, juga pernyataan dan kebijakannya, tetap mencerminkan gaya Joko Widodo, berbohong dan menistakan akal sehat. Contoh Bahlil dengan skandal gas 3 kg-nya.

Pujian Prabowo dalam beberapa kesempatan kepada jajaran kabinetnya, yang mayoritas “the Widodo’s Men” meruncingkan paradoks itu. Namun demikian, “the Widodo’s Men” di kabinet sampai sejauh ini hanya nimbulkan cemo’ohan, lelucon, dan gerundelan masyarakat.

Tapi berbeda ketika hal yang sama terjadi di jajaran apartus hukum negara. Reaksi masyarakat adalah ketidakpuasan dan keadilan yang dipermainkan. Ada kemarahan di dalamnya. 

Publik jadi melihat ada “komisariat Jokowi Mania” di Kejaksaan yang secara nyata dan terbuka memaksakan diri untuk menjarakan Tom Lembong, tapi melindungi Silfester Matutina dari keharusan masuk bui.

Publik juga melihat ada “komisariat Jokowi Mania” di Kepolisian RI karena secara nyata dan terbuka polisi lebih milih ngancam penjara Roy Suryo Cs yang melaporkan dugaan Joko Widodo malsukan ijazah ketimbang nyelidiki kemungkinan Widodo menggunakan ijazah palsu sebagai syarat pencalonan jadi pejabat publik (wlikota dan gubernur).

Publik diam-diam juga merasakan adanya “komisariat Jokowi Mania” di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebab secara nyata dan terbuka lembaga anti-rasuah ini milih mengarsipkan laporan Ubedilah Badrun tentang korupsi, pencucian uang dan gratifikasi yag melibatkan anak-anak Joko Widodo (Gibran dan Kaesang) beberapa tahun lalu.

KPK juga tidak mau melanjutkan pemeriksaan kepada Bobby Nasution, menantu Joko Widodo yang jadi Gubernur Sumut, padahal dalam skandal OTT di Medan itu KPK mencokok komplotan orang-orang kepercayaan Bobby.

Lalu skandal kuota haji yang pernah geger dipansuskan DPR, oleh KPK tampaknya hanya akan dijadikan sebagai kasus penyimpangan administrasi atau sekedar gratifikasi yang melibatkan (bekas) Menteri Agama Yaqut Chiolil Qoumas sebagai otoritas penyelenggara haji dan pihak swasta biro jasa haji dan umrah.

Padahal semua orang tahu “kuota haji tambahan” dari pemerintah Arab Saudi itu melibatkan Presiden Joko Widodo dan pembicaraan detil pelaksanannya pasti dirapatkan di Istana. 

Immanuel Ebenezer alias Noel, pemimpin tertinggi Joman (Jokowi Mania)  memang sudah ditangkap. Tapi sel-selnya masih hidup dan bergerak merusak sistem kehidupan ketatanegaraan dan tata hukum di republik ini.

Semoga dengan bergolaknya masyarakat yang kian merasa kehilangan rasa keadilan di negeri ini lekas menyadarkan Presiden Prabowo Subianto, bahwa negeri ini harus dibersihkan dari virus kebohongan dan ketidakadilan yang disemai Jokowi Mania.