Pemindahan Dana SAL Diprediksi Tidak Mampu Genjot Ekonomi

POLHUKAM.ID -Pemindahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke bank milik negara tidak dapat dikategorikan sebagai kebijakan fiskal maupun moneter yang bersifat ekspansif.

Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan berpendapat, stimulus fiskal (ekspansif) hanya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pemberian insentif perpajakan (dengan mengurangi beban pajak masyarakat) dan peningkatan belanja negara. 

“Bukan dengan pemindahan dana pemerintah dari BI ke bank-bank umum negara. Kebijakan pemindahan dana tersebut diperkirakan tidak akan mampu meningkatkan likuiditas perbankan maupun mempercepat pertumbuhan kredit,” kata Anthony Budiawan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.

Menurutnya, dampak dari kebijakan tersebut kemungkinan hanya terbatas pada program-program khusus, seperti penyaluran kredit untuk Koperasi Merah Putih, yang sebelumnya telah dirancang oleh Menteri Keuangan terdahulu, Sri Mulyani Indrawati.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diterbitkan pada 28 Agustus 2025.

Anthony menyarankan Menkeu Purbaya sebaiknya menjalankan kebijakan fiskal yang benar-benar ekspansif yaitu melalui pengurangan pajak dan/atau peningkatan belanja negara. Bukan sekedar pemindahan dana dari BI ke bank-bank umum negara.

“Sedangkan dana SAL sebaiknya digunakan untuk membiayai defisit anggaran, dari pada disimpan di bank umum negara. Dengan demikian, pemanfaatan SAL dapat mengurangi kebutuhan pembiayaan melalui utang baru, sekaligus menurunkan beban bunga yang harus ditanggung APBN,” tutupnya. 

Sumber: RMOL