"Padahal SISKOTKLN tersebut dibuat agar data para CPMI resmi tercatat dan mudah ditelusuri, jika dikunci tentunya tidak dapat lagi mencatat dan memasukan data CPMI sehingga berdampak pada CPMI itu sendiri menjalani proses lebih lama dan cenderung mengambil jalan pintas karena ingin cepat bekerja di luar negeri," tambahnya.
SISKOTKLN adalah Sistem Komputerisasi Pelayanan Publik yang seharusnya tidak boleh tutup kecuali hari libur nasional sebagaimana perintah Ombudsman RI, Penyedia Layanan Tak Boleh Tutup Akses Masyarakat.
"Akibatnya, kan memunculkan makelar kasus atau markus, apabila SISKOTKLN dikunci dengan berbagai alasan yang tidak jelas, padahal tidak ada sama sekali Rekomendasi Penguncian /dalam status scorching dari Kementerian Tenaga Kerja sebagai penentu kebijakan, sementara BP2MI hanya sebagai pelaksana kebijakan," tambahnya.
Sumber: akurat.co
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur