"Padahal SISKOTKLN tersebut dibuat agar data para CPMI resmi tercatat dan mudah ditelusuri, jika dikunci tentunya tidak dapat lagi mencatat dan memasukan data CPMI sehingga berdampak pada CPMI itu sendiri menjalani proses lebih lama dan cenderung mengambil jalan pintas karena ingin cepat bekerja di luar negeri," tambahnya.
SISKOTKLN adalah Sistem Komputerisasi Pelayanan Publik yang seharusnya tidak boleh tutup kecuali hari libur nasional sebagaimana perintah Ombudsman RI, Penyedia Layanan Tak Boleh Tutup Akses Masyarakat.
"Akibatnya, kan memunculkan makelar kasus atau markus, apabila SISKOTKLN dikunci dengan berbagai alasan yang tidak jelas, padahal tidak ada sama sekali Rekomendasi Penguncian /dalam status scorching dari Kementerian Tenaga Kerja sebagai penentu kebijakan, sementara BP2MI hanya sebagai pelaksana kebijakan," tambahnya.
Sumber: akurat.co
Artikel Terkait
Wakil Ketua DPR Kritik Keras TNI Bubarkan Nobar Film Pesta Babi: Ini Pembungkaman Kebebasan Berekspresi!
Harga BBM Pertamina 11 Mei 2026: Daftar Terbaru Pertalite, Pertamax, Solar - Ada yang Naik Gila-gilaan!
Pertumbuhan 5,61% Justru Memiskinkan? Ekonom Ungkap Fakta Pahit di Balik Data Ekonomi Indonesia
Demo DJP Sumut: Buruh Bongkar Skandal Perusahaan Fiktif & Dugaan Intimidasi Whistleblower Berani Tolak Suap Rp25 M