Yang lebih memprihatinkan, beban utang proyek kereta cepat Whoosh terus membebani keuangan negara. Setiap tahun, bunga utang mencapai Rp2 triliun, sementara pendapatan dari tiket maksimal hanya Rp1,5 triliun.
"Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan," tegas Mahfud. Ia mendukung penuh langkah Menteri Keuangan yang menolak pembiayaan proyek ini melalui APBN.
Peringatan Bahaya Gagal Bayar dan Ancaman Kedaulatan
Mahfud juga memperingatkan risiko gagal bayar utang proyek kereta cepat, dengan mengacu pada kasus Sri Lanka yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategisnya akibat gagal melunasi utang ke China.
"Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita," kata Mahfud.
Desakan Penyidikan Hukum dan Dukungan untuk Prabowo
Mahfud mendesak agar kasus dugaan markup ini segera diselidiki secara hukum, karena selisih biaya yang mencapai tiga kali lipat berpotensi masuk ranah pidana korupsi.
Di sisi lain, Mahfud mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mulai menunjukkan ketegasan dalam pemberantasan korupsi besar, termasuk kasus timah di Bangka Belitung dan pembatalan status PSN proyek PIK 2.
Sumber: disway
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur