Yang lebih memprihatinkan, beban utang proyek kereta cepat Whoosh terus membebani keuangan negara. Setiap tahun, bunga utang mencapai Rp2 triliun, sementara pendapatan dari tiket maksimal hanya Rp1,5 triliun.
"Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan," tegas Mahfud. Ia mendukung penuh langkah Menteri Keuangan yang menolak pembiayaan proyek ini melalui APBN.
Peringatan Bahaya Gagal Bayar dan Ancaman Kedaulatan
Mahfud juga memperingatkan risiko gagal bayar utang proyek kereta cepat, dengan mengacu pada kasus Sri Lanka yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategisnya akibat gagal melunasi utang ke China.
"Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita," kata Mahfud.
Desakan Penyidikan Hukum dan Dukungan untuk Prabowo
Mahfud mendesak agar kasus dugaan markup ini segera diselidiki secara hukum, karena selisih biaya yang mencapai tiga kali lipat berpotensi masuk ranah pidana korupsi.
Di sisi lain, Mahfud mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mulai menunjukkan ketegasan dalam pemberantasan korupsi besar, termasuk kasus timah di Bangka Belitung dan pembatalan status PSN proyek PIK 2.
Sumber: disway
Artikel Terkait
Residivis Ponorogo Gagal Move On: Bebas 3 Jam Langsung Bobol Rumah Tetangga, Ini Kronologi Mengejutkannya!
Waspada! Nestle Tarik 800+ Susu Formula di 60+ Negara, Cek Produk Anda Sekarang!
Rugi Rp 80 Miliar! Ahmad Sahroni Bongkar Isi Rumahnya yang Dijarah: 5 Mobil Mewah Hancur, Iron Man Raib
Panic Kit Dharma Pongrekun: Siapkan 7 Barang Ini untuk Bertahan Hidup Saat Krisis!