Reaksi regional terhadap intervensi di Venezuela membelah benua. Pemerintahan sayap kanan cenderung menyambutnya sebagai pembebasan, sementara pemerintahan kiri dan tengah mengutuknya sebagai pelanggaran kedaulatan yang berbahaya. Reaksi ini mencerminkan trauma sejarah yang mendalam terhadap intervensi AS dan ketakutan bahwa preseden ini bisa digunakan terhadap pemerintah mana pun di masa depan yang menentang kebijakan Washington.
Konsep 'Lingkup Pengaruh' dan Elastisitas Hukum Internasional
Seorang Wakil Presiden Asosiasi Amerika menyebut tindakan ini sebagai konfirmasi peran Washington sebagai 'polisi' di 'lingkup pengaruhnya'. Istilah abad ke-19 ini menusuk klaim AS tentang 'tatanan internasional berbasis aturan'. Logika yang diterapkan bersifat elastis: ketika kehendak rakyat sejalan dengan strategi AS, maka ia dianggap sakral; ketika berseberangan, maka menjadi alasan untuk intervensi. AS memegang dua pedoman: hukum internasional untuk negara lain, dan doktrin eksepsionalisme untuk dirinya sendiri.
Implikasi Masa Depan: Kedaulatan Meksiko dan Pola Ancaman
Ironi yang lebih dalam terlihat dalam dinamika dengan negara tetangga. Ketika Presiden AS menyebut opsi "memberantas kartel narkoba" di Meksiko, Presiden Meksiko hanya bisa menegaskan hubungan bilateral yang "sangat baik". Ini menunjukkan wibawa paksa "polisi" regional: kemampuan untuk menangkap pemimpin di satu negara berdaulat sambil mengancam operasi di negara lain. Kepatuhan yang dipaksakan ini lebih jelas menandai hubungan kekuasaan yang timpang daripada konflik terbuka.
Kesimpulan: Siklus yang Tak Berujung dan Kebutuhan Introspeksi
Aksi di Venezuela adalah cetak ulang dari drama klasik hegemoni. "Kota di atas Bukit" kembali mengklaim membawa cahaya, tetapi bagi banyak orang di Amerika Latin, ia justru menciptakan bayangan panjang ketakutan akan kedaulatan yang bisa dilanggar dan keadilan yang didefinisikan sepihak. Ironi terbesarnya bukan pada pengulangan pola, tetapi pada keyakinan tulus sang aktor utama bahwa setiap babak baru adalah legenda mulia, bukan pengulangan dari sejarah kelam. Mungkin yang perlu 'diadili' bukan hanya seorang pemimpin, tetapi mentalitas hegemonik yang menganggap kekerasan sebagai alat utama penyelesaian politik. Sayangnya, pengadilan untuk itu belum ada.
Artikel Terkait
Manohara Odelia Buka Suara: Saya Bukan Mantan Istri, Ini Fakta yang Selama Ini Disembunyikan
Indonesia Borong Lahan Haji 500 Meter dari Masjidil Haram, Bisa Tampung 25.000 Jemaah!
Dokter Richard Lee Ditahan! Ini Respons Menohok dan Kronologi Lengkap Kasus Doktif
Anrez Adelio Dilaporkan Polisi: Korban Hamil 8 Bulan, Diduga Dipaksa dengan Ancaman Video Panas