Dino juga menyoroti kejanggalan komposisi anggota dewan. Kehadiran Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di dalam dewan ini dianggap problematik, sementara posisi perwakilan resmi Palestina tidak jelas. Tanpa keterlibatan yang setara dan seimbang, solusi dua negara dinilai hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi.
Ia juga mengingatkan agar diplomasi Indonesia tidak dicap sebagai 'anak buah' Trump dan menekankan bahwa dewan ini tidak boleh menyaingi atau melangkahi kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sorotan pada Iuran Fantastis: Indonesia Dinilai Tak Perlu Bayar Rp17 Triliun
Aspek pendanaan juga menjadi sorotan. Menanggapi tuntutan Donald Trump agar anggota permanen menyetor dana hingga US$1 miliar atau setara Rp17 triliun, Dino memberikan nasihat tegas: Indonesia tidak perlu membayar iuran fantastis tersebut.
Di tengah situasi ini, Dino mendorong Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta untuk lebih aktif memberikan penjelasan transparan kepada publik, terutama terkait Piagam Dewan Perdamaian yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
Peringatan dari diplomat senior ini menggarisbawahi bahwa dalam diplomasi internasional, niat baik harus diiringi dengan kejelian membaca kepentingan dan arah kebijakan, agar Indonesia tetap konsisten pada prinsip-prinsip dasar politik luar negeri yang membela kemerdekaan dan hak-hak bangsa Palestina.
Artikel Terkait
Meteor Jatuh di Danau Maninjau? Ternyata Ini Fakta yang Diumumkan Polisi!
Tower Seluler Ambruk di Atap Sekolah Surabaya: Begini Kronologi dan Dampak Mengerikannya!
MBG: Mesin Gizi atau Cuma Mesin Uang? Fakta Mengejutkan di Balik Program Makan Gratis
Pidato Prabowo di WEF 2026: Rahasia Visi yang Bikin Rakyat Miskin Tersenyum