Indonesia dalam Dewan Perdamaian AS-Israel: Langkah Berbahaya atau Diplomasi Cerdik?

Piagam Dewan Perdamaian ini dikritik karena tidak melibatkan otoritas dan warga Palestina secara berarti. Fokusnya lebih pada proyek pembangunan fisik di Gaza, yang digagas oleh Jared Kushner, tanpa jaminan jelas bahwa proyek tersebut diperuntukkan sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat Palestina. Indonesia dianggap lupa sejarah, karena turut sepakat dalam agenda yang bertujuan melucuti kelompok pejuang kemerdekaan, mirip dengan perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sendiri melawan kolonialisme.

Menyamarkan Kejahatan dan Menghambat Kemerdekaan

Keikutsertaan dalam dewan ini berisiko menjadi bentuk pemutihan (whitewash) terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel di Gaza, seperti aksi ethnic cleansing dan genosida yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil. Sementara itu, solusi dua negara yang diusung justru memberikan perpanjangan kuasa bagi Israel. Langkah ini dinilai dapat menjadi penghalang baru bagi kemerdekaan Palestina, alih-alih mempercepatnya.

Jalan ke Depan: Kembali ke Jalur Konstitusi dan PBB

Daripada terperangkap dalam aliansi parsial yang merugikan, desakan kuat diberikan agar Indonesia menggunakan pengaruhnya untuk mendorong pengakuan penuh Palestina di PBB. Upaya harus difokuskan pada mendesak Dewan Keamanan PBB, termasuk melalui tekanan pada AS, untuk menyetujui resolusi yang meningkatkan status Palestina dari permanent observer menjadi anggota penuh. Ini sejalan dengan semangat konstitusi dan diplomasi Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Penting bagi Indonesia untuk mengevaluasi kembali komitmennya dalam forum tersebut, memastikan setiap langkah diplomasi tidak mengorbankan prinsip dasar negara dan tetap berpihak pada keadilan serta kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih terjajah.