Ia menambahkan, bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, beasiswa LPDP bisa menjadi satu-satunya tangga untuk mengubah nasib.
Pentingnya Afirmasi Negara
Sarmuji menegaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dalam menetapkan syarat beasiswa. Banyak kelompok yang kesulitan memenuhi kriteria LPDP karena keterbatasan struktural.
"Ini bukan soal menurunkan standar. Standar akademik harus tetap tinggi. Tapi negara harus memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak beruntung, yang tidak bisa mencapai kriteria karena keterbatasan struktural," tegasnya.
Ia berharap kontroversi ini menjadi momentum evaluasi LPDP secara menyeluruh. "Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial," tutup Sarmuji.
Latar Belakang Polemik: "Cukup Saya WNI, Anak Saya Jangan"
Polemik ini bermula ketika akun Instagram @sasetyaningtyas (DS) mengunggah momen 'unboxing' surat pernyataan dari Home Office Inggris dan paspor untuk anaknya.
Dalam video tersebut, DS berucap, "I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan, kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu."
Unggahan itu memicu gelombang kecaman publik. DS akhirnya mengunggah klarifikasi dan permohonan maaf pada Jumat (20/2/2026). Ia mengakui bahwa pilihan katanya keliru dan dapat diartikan merendahkan paspor Indonesia.
"Saya menyadari sepenuhnya bahwa kalimat tersebut kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai bentuk perendahan terhadap identitas sebagai Warga Negara Indonesia. Saya mengakui kesalahan saya," tulisnya dalam klarifikasi.
Artikel Terkait
Ketua BEM UGM Difitnah LGBT: Ini Dalang di Balik Serangan Usai Kritik Makan Bergizi Gratis
Mengejutkan! Program Makan Bergizi Rp1,3 Triliun per Pekan Terancam Buang 62 Juta Porsi, CELIOS Ungkap Fakta
Kereta Cepat Whoosh Baru Balik Modal 100 Tahun Lagi? Ini Analisis Mengejutkan Indef
Revisi UU Penyiaran: Ancaman Tersembunyi yang Bisa Hancurkan Ekonomi Digital Indonesia?