High-level Panel Jadi Peluang Reformasi Kebijakan untuk Wujudkan Keberagaman dan Inklusi

Para narasumber high-level panel yang terdiri dari pembuat kebijakan serta praktisi mendorong keterlibatan anak muda di Presidensi G20 Indonesia. Apalagi mengingat para delegasi Y20 nantinya akan menghasilkan Communique atau rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada para pemimpin G20. Communique ini akan menyentuh topik keberagaman dan inklusi yang menjadi isu prioritas di Pra-KTT ke-4 Y20.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memimpin kelompok kerja G20 Tourism Working Group (TWG). Menurut Menparekraf Sandiaga Uno, pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan anak muda dalam mendukung pariwisata Indonesia. Hal ini mengingat 55 persen penduduk Indonesia merupakan kalangan milenial dan Gen Z.

Baca Juga: Y20 Ajak Anak Muda Wujudkan Planet Berkelanjutan dan Layak Huni

“Jika kita ingin relevan di TWG, kita perlu terlibat dengan para pemikir muda yang sangat progresif, kreatif, inovatif, untuk memberikan masukan dan ide. Kita perlu beradaptasi, berinovasi, berkolaborasi agar bisa recover together, recover stronger, dan tentunya, recover better,” Menparekraf Sandiaga Uno secara virtual Pra-KTT Ke-4 Y20, mengutip dari rilisnya, Sabtu (18/6/2022)

Dian Triansyah Djani selaku G20 Indonesia Co-Sherpa mengatakan pemerintah berharap Presidensi G20 dapat mewujudkan hasil yang konkret, termasuk dalam memastikan pemulihan dari pandemi yang inklusif.

“Presiden menginginkan adanya deliverables yang konkret dalam bentuk proyek dan inisiatif. Di sini, anak muda bisa memainkan peran yang penting sebagai katalisator aksi untuk pemimpin G20. Kalian dapat menyuarakan ide hingga menginisiasi program dan kolaborasi,” jelas Dian yang juga menjabat sebagai Staf Khusus Program Prioritas Kemenlu.

“White paper Y20 membahas empat isu prioritas, di antaranya keberagaman dan inklusi. Pertanyaannya adalah bagaimana menerjemahkannya ke program dan proyek yang konkret,” imbuhnya.

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani memberikan pandangannya terkait bagaimana delegasi muda dapat memastikan rekomendasi kebijakan tidak hanya actionable, tetapi juga didasarkan prinsip HAM. Menurutnya, anak muda perlu memiliki pemahaman terkait kesatuan, keadilan, serta prinsip perlindungan HAM. Jaleswari juga meminta anak muda untuk memberikan kritik konstruktif, serta secara konsisten menyuarakan perlindungan HAM.