Bongkar Anggaran MBG! Mahfud MD: Rp34 Miliar untuk Makan, Sisanya ke Mana?

Di sisi lain, Mahfud mengapresiasi informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto mulai mempertimbangkan perubahan tata kelola MBG agar lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Namun demikian, ia menegaskan bahwa perubahan kebijakan harus diikuti dengan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran sebelumnya.

Selain itu, Mahfud menyoroti fenomena hedonisme pejabat daerah yang dinilai turut memperburuk persepsi publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Ia menyebut praktik pemborosan anggaran sebagai "brutal" dan berpotensi menjadi budaya yang menular dari pusat ke daerah.

Meski demikian, Mahfud mengakui bahwa program MBG tetap memiliki dampak positif bagi masyarakat miskin. Banyak warga yang merasakan manfaat langsung, meskipun kualitas tata kelola masih menjadi persoalan utama. "Programnya bagus, tapi pengelolaannya buruk. Itu yang harus diperbaiki," tegasnya. Ia berharap pemerintah tidak hanya responsif terhadap kritik, tetapi juga konsisten melakukan reformasi kebijakan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Menanti Nyali Reformasi Polri

Selain isu MBG, Mahfud MD juga mengungkap nasib dokumen Komisi Reformasi Polri yang hingga kini tertahan di Istana. Meskipun dokumen setebal 8 buku dan 10 dokumen hasil kerja tim ahli sudah rampung sejak Februari, Presiden Prabowo Subianto belum juga menjadwalkan pertemuan resmi untuk menerima laporan tersebut. "Pak Jimly (Asshiddiqie) sudah tawarkan kirim naskahnya, tapi Presiden bilang jangan dikirim takut bocor, minta datang langsung. Tapi sampai hari ini belum ada jadwal," ungkap Mahfud.

Meski begitu, ia mengapresiasi langkah Polri yang sudah mulai menjalankan salah satu poin rekomendasi, yakni penghapusan sistem 'titip-titipan' dalam rekrutmen Akpol. "Setidaknya ke depan Polri bisa lebih tegas dan bersih dari kepentingan politik," katanya.