Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, Wamendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Anggaran

Menurutnya, alokasi APBD tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dan apabila jumlah tersebut berputar di dalam negeri, maka akan men-trigger ekonomi daerah serta membuka lapangan kerja yang banyak tanpa kita sadari.

Baca Juga: Holywings Bisa Dongkrak Anies Baswedan Seperti Wadas Tahan Ganjar Pranowo

Berdasarkan laporan dari 542 Pemda per 31 Desember 2021, realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran (TA) 2021 mencapai Rp1.098,29 triliun atau 86,16% dari total alokasi APBD secara nasional sebesar Rp1.168,23 triliun."Saya mewakili Mendagri RI meminta bantuan kepada para gubernur, para bupati untuk bekerja sama untuk merealisasikan APBD kita, sehingga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat kita," ujar Wempi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/7/2022).Dalam kesempatan yang sama, Wamendagri menyampaikan beberapa hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian utama Pemda dalam mendukung berbagai prioritas pembangunan tahun 2023. Hal itu seperti pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Selain itu, Pemda perlu memperhatikan prevalensi stunting, yang ditargetkan pada 2024 secara nasional di bawah 14%.Selain itu, Pemda juga perlu memperhatikan upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem yang berfokus pada 3 hal, yakni mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong kemiskinan.Selain itu, terhadap pengendalian harga dan ketersediaan pangan, dengan mengoptimalkan peran Satgas Ketahanan Pangan di daerah harus juga menjadi perhatian.Dia menegaskan, Pemda juga perlu mendukung langkah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dengan mendorong produk-produk lokal dan unggulan daerah ke dalam e-Katalog Lokal dan Toko Daring.