Di sisi lain, ada regulasi yang memperbolehkan membentuk wadah perkumpulan yang baru. Salah satunya, termasuk dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Baca Juga: Respons Pendirian PDSI, IDI Sebut Organisasi Kedokteran Harus Tunggal
"Maka dari itu untuk dapat membentuk wadah perkumpulan perkumpulan siapa pun diperbolehkan karena dijamin oleh (UUD)," ucap politisi Partai Gerindra itu.
Selain itu, dia berharap dengan keberadaan organisasi lain itu berdampak baik terhadap dunia kedokteran di Indonesia.
"Saya berharap munculnya PDSI dapat meningkatkan kualitas dunia kedokteran Tanah Air," tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII tersebut.
Sumber: republika.co.id
Artikel Terkait
Investasi Strategis PT Metro Timur Indonusa: Mengapa Startup Gagal Meski Produknya Bagus?
Dana Rp28 Triliun Soros Bocor ke Indonesia: Target Rahasia dan Kontroversi Intervensi Asing
SP-3 untuk Rismon: Perlindungan Hukum atau Imunitas untuk Kasus Ijazah Palsu?
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Siswa Dipotong, Intimidasi Hingga Pencatutan Nama Menteri!