Masih Soal Adili Jokowi, Apakah Cukup Hanya Berhenti di Graffiti?

Masih Soal 'Adili Jokowi', Apakah Cukup Hanya Berhenti di Graffiti?

Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes

Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen

Fenomena graffiti bertuliskan "Adili Jokowi" yang marak di berbagai kota Indonesia bukanlah sebuah kebetulan.

Ini bukan sekadar ekspresi spontan tanpa alasan, melainkan refleksi dari keresahan publik terhadap berbagai kebijakan dan tindakan selama satu dekade terakhir.

Pertanyaannya, apakah cukup jika protes ini hanya berhenti pada tembok-tembok kota, atau ada langkah lebih lanjut yang perlu dilakukan oleh rakyat Indonesia?

Graffiti Sebagai Ekspresi Publik, Bukan Sekadar "Belum Move-On"

Seperti pepatah "tidak ada asap tanpa api", kemunculan graffiti ini menunjukkan adanya keresahan kolektif. Jika hanya terjadi di satu atau dua kota, mungkin bisa dianggap sebagai aksi sporadis.

Namun, fakta bahwa tulisan "Adili Jokowi" muncul serentak di Solo, Yogyakarta, Medan, Malang, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya menunjukkan bahwa banyak pihak merasa dirugikan oleh kebijakan yang diambil selama pemerintahan Jokowi.

Namun, ada upaya untuk membelokkan makna dari graffiti ini.

Dalam wawancara eksklusif dengan Najwa Shihab di YouTube Mata Najwa, Jokowi menyebut aksi ini hanya sebagai bentuk "ekspresi kalah Pilpres" dan "belum move-on". Pernyataan ini jelas mengecilkan esensi dari protes yang sedang berlangsung.

Jika graffiti ini sekadar reaksi terhadap hasil Pilpres, mengapa gelombang ketidakpuasan terus mengalir bahkan sebelum pemilu?

Dari Politik Dinasti hingga Pelemahan Demokrasi

Alasan utama di balik desakan untuk mengadili Jokowi adalah sederet kebijakan yang dinilai merugikan bangsa.

Netizen bahkan merangkum berbagai dosa politik Jokowi dalam 66 poin, yang beberapa di antaranya mencerminkan permasalahan serius: