POLHUKAM.ID - Penunjukan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menjadi anggota Dewan Pengawas Daya Anagata Nusantara atau Danantara dinilai bisa memicu konflik kepentingan pihak tertentu.
Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengkritisi kalau pemilihan Tony Blair nampak tidak mendasar.
Dia mendorong harusnya pemerintah bisa menjelaskan adanya keterlibatan pihak asing pada lembaga baru tersebut.
"Transparansi, akutabilitas, profesionalitas itu harus dilihatkan, bukan dibicarakan saja, bukan disampaikan saja, harus terlihat," kata Andry, dihubungi Selasa (25/2/2025).
Menurutnya, nama besar Tony Blair tidak tentu membuat citra Danantara jadi mentereng secara global.
Hal itu terlihat dari kiprah Tony Blair ketika masuk dalam jajaran proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Diketahui dia pernah menerima tawaran sebagai anggota dewan penasihat IKN ketika era Joko Widodo (Jokowi).
"Tony Blair pernah juga terlibat di dalam IKN, toh IKN juga tidak bisa dijual kepada investor global, kan. Pertanyaannya yang sama adalah apakah Tony Blair bisa mengangkat Danantara?" kata dia.
"Apakah ini ada sangkutpautnya dengan proyek-proyek investasi lain yang melibatkan Tony Blair karena selalu nama ini yang muncul? Apakah ini ada sangkutpautnya dengan penasehat dari Danantara itu sendiri yang sebelum-sebelumnya juga melibatkan Tony Blair di dalam proyek investasi?" Andry menambahkan.
Artikel Terkait
Ijazah Jokowi Akhirnya Terbuka: Apa yang Ditemukan KPU dan Mengapa Bonatua Masih Penasaran?
Isi Surat Rahasia Ammar Zoni ke Prabowo: Grasi atau Rehabilitasi?
Hyundai Targetkan Jual 2000+ Unit di IIMS 2026, Ini Model Andalan untuk Mudik Lebaran
Target Gila Hyundai di IIMS 2026: Serbu 2000+ Unit dengan Strategi Ramadan & Mobil Mudik Terlengkap!