Kasus Bahlil-Bahlul: Politisasi Kampus dan Kejahatan Keilmuan

Kasus Bahlil-Bahlul: 'Politisasi Kampus dan Kejahatan Keilmuan'

Oleh: Ali Syarief

Akademisi

Sebuah media ternama baru-baru ini menurunkan headline yang mengundang perhatian: “Keberanian Dewan Guru Besar UI Membatalkan Disertasi Bahlil”. 

Di balik judul tersebut, tersirat sebuah drama besar yang tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga menyingkap tabir persoalan lebih luas: politisasi di kampus-kampus dan erosi independensi akademik di bawah bayang-bayang kekuasaan.

Kasus ini menjadi cermin buram dari bagaimana institusi pendidikan tinggi, yang seharusnya menjadi benteng keilmuan, justru tak lagi steril dari intervensi politik. 

Universitas, yang idealnya menjadi arena kebebasan berpikir dan pengembangan ilmu, kini tampak tersandera oleh kepentingan eksternal yang lebih kuat dari prinsip akademik itu sendiri.

Bahlil Lahadalia, seorang menteri aktif, menjadi pusat kontroversi ketika publik mengetahui bahwa ia berhasil menuntaskan studi doktoralnya dalam waktu yang terbilang singkat, dengan hasil yudisium cum laude. 

Lebih dari itu, disertasi yang ia ajukan telah diputuskan oleh Dewan Guru Besar UI sebagai plagiarisme. 

Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin seorang pejabat negara yang memiliki segudang kesibukan dapat menyelesaikan studi doktoralnya dengan prestasi akademik yang begitu mengilap? 

Jika kemudian Dewan Guru Besar UI memutuskan untuk membatalkan disertasinya, maka tindakan ini adalah respons akademik yang mencoba memulihkan integritas keilmuan yang telah ternoda.