Bukan Tuhan, Rakyat Banten Bisa Kalahkan Aguan dan Batalkan PIK 2!

Di tahun 2019, sejumlah nelayan dan organisasi lingkungan mengajukan gugatan hukum terhadap reklamasi PIK 2. 

Mereka menuntut agar proyek ini dihentikan karena merusak ekosistem dan menghilangkan mata pencaharian. 

Gugatan ini sempat mendapat perhatian, tapi seperti banyak kasus lain, hukum berpihak pada pemodal.

Namun, perlawanan tak hanya ada di pengadilan. Gerakan rakyat mulai tumbuh dari akar. Masyarakat mulai sadar bahwa jika hukum bisa dibeli, maka kekuatan mereka ada di kesolidan dan tekanan publik.

Blokade Nelayan

Di beberapa kesempatan, nelayan berani memblokade alat-alat berat yang digunakan untuk reklamasi. 

Mereka tahu ini berisiko, mereka tahu bisa berhadapan dengan aparat. Tapi bagi mereka, diam berarti mati.

Masyarakat Adat Bergerak

Kelompok adat di sekitar pesisir Tangerang dan Banten juga mulai bersuara. Mereka menolak proyek yang merampas tanah dan laut yang menjadi bagian dari identitas mereka. 

Mereka bukan sekadar korban, tapi pemilik sah tanah ini sejak sebelum republik berdiri.

Tekanan Publik dan Media Alternatif

Ketika media arus utama diam atau malah berpihak pada pemodal, aktivis dan jurnalis independen mengambil alih. Media sosial menjadi alat perlawanan baru. 

Dokumentasi kerusakan akibat PIK 2 mulai menyebar luas. Video nelayan yang menangis karena lautnya berubah menjadi daratan buatan mendapat ribuan simpati.

Aguan mungkin punya uang tak berseri. Dia bisa membeli tanah, pejabat, bahkan hukum. Tapi satu hal yang tidak bisa dia beli adalah kesadaran rakyat yang terus tumbuh.

Sejarah membuktikan bahwa rakyat yang bersatu bisa mengalahkan pemodal besar. Reklamasi Teluk Benoa di Bali pernah dipaksakan, tapi akhirnya dibatalkan setelah bertahun-tahun perlawanan rakyat Bali. 

Proyek besar seperti Newmont di NTB dan Freeport di Papua pun pernah tertekan karena gerakan rakyat.

Perjuangan ini memang belum usai, tapi ada satu hal yang harus disadari: kemenangan melawan PIK 2 bukan hanya soal membatalkan proyek, tapi juga membangun kesadaran bahwa rakyat bisa melawan ketidakadilan. ***