Sang putra mahkota yang lebih sering diam itu, sejatinya hanya menonton langkah ayahnya mengatur panggung demi panggung politik.
Lantas bagaimana menjadikan “Tangkap Jokowi” bukan sekadar slogan sarkastik di poster demonstran?
Strategi yang ditawarkan adalah menanam satu pohon besar: keyakinan. Yakinkan para tokoh dari pelbagai basis dan kelompok masyarakat sipil untuk berani bersikap.
Bukan sekadar lewat pernyataan media, tapi dengan sikap aktif—konkret dan konsisten—memberi dukungan pada barisan aktivis yang sedang bergerak di lapangan.
Dengan itu, keyakinan itu akan bermetamorfosis menjadi sungai besar: arus perubahan.
Kita perlu sinergi yang tak lagi parsial. Civic movement harus bertemu dengan political will untuk mengunci satu agenda besar: hukum harus menjemput Jokowi.
Presiden Prabowo, jika memang ia berniat berada di jalur konstitusi, harus melihat sinyal rakyat ini sebagai mandat moral.
Di sinilah kredibilitas sistem diuji. Penegakan hukum yang adil dan tak pandang bulu—termasuk untuk mantan Presiden sekalipun—harus berdiri di atas rule of law, bukan rule of man.
Maka dukungan kepada presiden aktif agar tetap berada di jalur konstitusi juga menjadi penting, tapi dengan satu syarat mutlak: adili Jokowi, dan tolak politik dinasti.
Jika tidak, maka Indonesia hanya akan terus berputar dalam orbit feodalisme modern: rezim boleh berganti, tetapi pola korup dan manipulatif tetap lestari.
Dan itulah kekalahan paling tragis: ketika rakyat kehilangan imajinasi untuk berjuang, dan kekuasaan bebas menjajah atas nama stabilitas dan pembangunan fiktif.
***
Artikel Terkait
Hary Tanoe & Dokumen Epstein: Benarkah Beli Rumah Trump dan Temui CIA Indonesia?
Ressa Rizky Rosano Buka Suara: Benarkah Sudah Nikah & Punya Anak di Usia 17 Tahun?
PPATK Bongkar Skandal Emas Ilegal Rp155 Triliun: Devisa Negara Bocor ke Singapura?
Habib Bahar bin Smith Ditahan! Ini Pasal Berat yang Menghantuinya