Ray Rangkuti Sebut Desakan Pemakzulan Gibran Jadi Politik Sandera, Singgung Reaksi Prabowo Subianto!

POLHUKAM.ID - Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut, desakan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadikan sebagai politik sandera oleh fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR).

Hal ini disampaikan Ray Rangkuti dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Satu Visi Utama, Kamis (19/6/2025) lalu.

"Kalau saya baca sih, kelihatan kasus ini mau disimpan itu, ya. Disimpan, belum tentu dibekukan. Ini dua hal yang bereda ya, disimpan dulu nih. Nah, itu kelihatan gelagatnya sekarang, partai-partai politik mau menjadikan kasus ini sebagai simpanan yang boleh jadi kapan waktu akan dikeluarkan atau ya sekalian dibekukan, tergantung," papar Ray Rangkuti.

"Dalam bahasa yang lain ya polemik ini akan dijadikan semacam politik sandera gitu oleh banyak anggota parlemen, banyak fraksi-fraksi di parlemen. Jadi bukan hanya satu atau dua, tapi saya kira di banyak tempat gitu," lanjutnya.

Ray menyebut, asumsi soal politik sandera tersebut dapat dilihat dari dua hal. 

Yakni, reaksi Presiden RI Prabowo Subianto dan kemungkinan apakah tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk pemakzulan Gibran akan dibacakan di DPR setelah masa reses yang berakhir pada 23 Juni 2025 nanti.

Menurut Ray, Prabowo hingga saat ini masih anteng-anteng saja dengan adanya desakan pemakzulan Gibran.

Sehingga, desakan pemakzulan ini tidak segera diproses.

"Maka asumsi saya ini dilihat dari dua hal. Pertama, reaksi Pak Prabowo sendiri yang sampai sekarang kalem dengan tuntutan inim yang nggak menunjukkan secara tegas di mana sih sebetulnya posisi beliau itu. Apakah mendukung atau menerima atau menolak rencana para purnawirawan ini," kata Ray.

Selanjutnya, Ray Rangkuti menilai, desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka juga kemungkinan tidak akan diselesaikan dengan cepat.

Sebab, jika dibawa ke DPR, tuntutan pemakzulan Gibran juga belum tentu ditindaklanjuti.

Sehingga, semakin memantapkan bahwa tuntutan tersebut hanya akan dijadikan sandera politik.