Waduh! Polemik Ijazah Jokowi Takkan Berhenti Sampai 2035, Analis Ungkap Energi Bangsa Terkuras Percuma Gegara 1 Orang

POLHUKAM.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal rentetan isu yang menyerangnya, termasuk tudingan ijazah palsu yang kembali memanas.

Tak tinggal diam, Jokowi menyebut serangan ini sebagai upaya "downgrade" dan bagian dari "agenda besar" untuk melemahkan reputasi dan citra dirinya di mata publik.

Pernyataan ini sontak menyulut kembali api perdebatan, memancing reaksi dari berbagai kalangan.

Namun, di tengah riuhnya panggung politik, ada kekhawatiran besar yang membayangi: nasib ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Analis politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno, memberikan pandangan tajam mengenai situasi ini.

Menurutnya, polemik yang terjadi saat ini tak lebih dari sebuah 'pertarungan antar lebah' di antara para elite politik.

Siapa pun yang diserang, para pendukungnya akan serentak membela.

"Saya tidak punya penilaian apapun ya, tapi setiap orang itu memang mesti punya sikap terkait apapun yang sedang berkembang per hari ini. Ya Pak Jokowi rakyat biasa. Bahwa 10 tahun yang lalu pernah jadi presiden dua periode, iya," ujar Adi Prayitno dalam diskusi yang dikutip dari Youtube tvOneNews, Rabu (16/7/2025).

Ia menambahkan bahwa reaksi Jokowi, baik yang disampaikan langsung maupun melalui para relawan dan pendukungnya, adalah hal yang wajar.

Adi melihat bahwa pertarungan ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat.

Energi bangsa berisiko terkuras habis hanya untuk mengurusi drama politik yang seolah tiada akhir.

"Bahwa ini penting sih oke, tapi jangan sampai energi kita kan habis untuk urusan kayak gini-gini misalnya. Itulah yang saya sebutkan, kenapa sebenarnya untuk hal-hal yang semacam ini, saya tidak terlampau ekspos ya untuk berkomentar terlampau jauh, karena ini adalah pertarungan politik yang bukan hanya terjadi hari ini, ini bisa panjang ini. Bahkan bisa melampaui 2029, bisa 2035, 34 sekian lah macam-macam," ungkapnya.

Di sinilah letak kekhawatiran utamanya.

Ketika para elite sibuk saling serang dan membangun narasi, agenda-agenda krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak berpotensi terabaikan.

Adi menegaskan, persoalan ekonomi, kemiskinan, dan kesejahteraan seharusnya menjadi prioritas utama yang dikawal bersama.

Jangan sampai hiruk pikuk politik soal ijazah dan tudingan "downgrade" membuat pemerintah dan publik lengah terhadap tantangan ekonomi yang nyata di depan mata.

Menurut Adi, bahkan jika kasus ini dibawa ke ranah hukum, tidak ada jaminan akan memuaskan semua pihak dan mengakhiri polemik.

"Proses hukum yang saat ini sedang terjadi, itu pun juga enggak ada jaminan akan dipercaya 100 persen. Pengadilannya pun juga akan ditanyakan, benar apa enggak nih, gitu kan," jelasnya.

Pada akhirnya, pernyataan Jokowi soal "agenda besar" memang berhasil mengalihkan fokus dan menaikkan kembali tensi politik.

Namun, bagi masyarakat luas, pertanyaannya tetap sama di tengah pertarungan para raksasa politik ini, siapa yang akan memastikan bahwa agenda untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan ekonomi Indonesia tetap berjalan di jalurnya?

Sumber: Suara