Terbaru! UGM Ungkap Alasan Ogah Tunjukkan Ijazah Jokowi ke Roy Suryo Cs, Oh Ternyata...

POLHUKAM.ID - Pertanyaan besar yang terus menggelayuti benak publik selama bertahun-tahun akhirnya terjawab: mengapa Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak kunjung menunjukkan data dan dokumen ijazah Joko Widodo (Jokowi) untuk mengakhiri polemik?

Bukankah itu cara termudah untuk membungkam semua tudingan? Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks dari sekadar mau atau tidak mau.

Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., dan Wakil Rektor Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., secara gamblang menjelaskan bahwa sikap diam mereka bukanlah bentuk penghindaran, melainkan kepatuhan mutlak terhadap undang-undang yang melindungi data pribadi setiap alumni, tanpa terkecuali.

Rektor UGM, Ova Emilia, menegaskan bahwa pihak universitas sama sekali tidak kekurangan data terkait status akademik Joko Widodo. Semua dokumen tersimpan rapi dan lengkap. 

Bahkan, dokumen-dokumen tersebut telah diserahkan kepada pihak berwenang seiring bergulirnya proses hukum terkait isu ini.

"Semua data kita sudah miliki. Dokumen tersebut juga sudah rapi kita kumpulkan dan sekarang ini memang sudah ada di tangan kepolisian karena adanya proses legal yang berkembang," ungkap Ova Emilia dikutip dari Youtube Universitas Gadjah Mada.

Namun, ia menggarisbawahi satu prinsip fundamental yang mengikat UGM sebagai institusi publik. 

Ada aturan main yang tidak bisa dilanggar, yakni Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

"Ada aturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang harus kita patuhi juga. Jadi sebagai institusi yang melayani masyarakat tentunya kita memegang dokumen-dokumen pribadi orang-orang yang bersangkutan," jelasnya.

Menurutnya, UU KIP justru melindungi data pribadi agar tidak sembarangan diumbar.

"Nah, Undang-Undang KIP ini melindungi supaya kita tidak mengobral semua dokumen yang memang bukan menjadi ranah publik. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Rektor UGM meluruskan miskonsepsi mengenai wewenang institusi.