Gelombang kritik muncul terutama setelah beredar kabar mengenai kenaikan tunjangan legislator.
Terutama, setelah anggota DPR disebut menerima tunjangan perumahan mencapai Rp 50 juta perbulan.
Idrus mengatakan kebijakan tunjangan perumahan memang menimbulkan kesan bahwa DPR kurang peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi situasi ekonomi sulit.
“Kritik publik itu wajar, bahkan penting sebagai koreksi, tetapi jangan sampai komunikasi terputus,” katanya.
Ke depan, lanjut Idrus, DPR perlu juga meningkatkan kepekaan terhadap kondisi rakyat ketika muncul kritik.
“Kalau komunikasi diperbaiki, saling menghormati dijaga, saya yakin bangsa ini bisa keluar dari situasi sulit. Jangan ada lagi sikap memaksakan kehendak,” kata Idrus.
Sumber: JPNN
Artikel Terkait
Pilkada Tidak Langsung: Mengapa Parpol Berani Melawan Suara 77% Rakyat?
Misteri Ijazah Jokowi Terbongkar: Bukti Sarjana Muda, Kok Bisa Bergelar S1?
Eggi Sudjana Bongkar Isu Ijazah Jokowi: Saya Tak Pernah Minta Maaf!
Bahlil Berani Tantang Mafia Impor: Demi Merah Putih, Nyawa Saya Korbankan untuk Swasembada Energi!