Gelombang kritik muncul terutama setelah beredar kabar mengenai kenaikan tunjangan legislator.
Terutama, setelah anggota DPR disebut menerima tunjangan perumahan mencapai Rp 50 juta perbulan.
Idrus mengatakan kebijakan tunjangan perumahan memang menimbulkan kesan bahwa DPR kurang peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi situasi ekonomi sulit.
“Kritik publik itu wajar, bahkan penting sebagai koreksi, tetapi jangan sampai komunikasi terputus,” katanya.
Ke depan, lanjut Idrus, DPR perlu juga meningkatkan kepekaan terhadap kondisi rakyat ketika muncul kritik.
“Kalau komunikasi diperbaiki, saling menghormati dijaga, saya yakin bangsa ini bisa keluar dari situasi sulit. Jangan ada lagi sikap memaksakan kehendak,” kata Idrus.
Sumber: JPNN
Artikel Terkait
PMI Investasi Rp 5,3 Triliun di Indonesia: Sampoerna Jadi Pusat Ekspor Global untuk 30+ Negara?
Impor 105 Ribu Pikap India Ditolak, Mahasiswa Desak Dirut Agrinas Dicopot!
Gagal Total Negosiasi ART? Pakar Sebut Tim Ekonomi Prabowo Hanya Jadi Janitor AS
Ijazah Paket C Tiyo Ardianto Disorot, Buni Yani: Tak Masalah, Ini Justru Buktikan...