Berikutnya, lanjutnya, Prabowo perlu mereformasi total Polri yang terus menuai citra buruk publik, seperti dianggap institusi pelindung pejabat.
"Reformasi total Polri. Institusi Polri selama ini dipersepsikan publik terlatih represif, memanipulasi kasus, lebih menjadi pelindung pejabat daripada pelindung rakyat. Reformasi Polri menjadi keniscayaan," ujar dia.
Pangi mengatakan Prabowo bisa terseret ke citra negatif apabila situasi Indonesia terus memburuk setidaknya dalam 2X24 jam.
Dia menyebutkan Prabowo perlu menggunakan hak prerogatif untuk mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Kapolri ketika situasi terus memburuk.
"Terlalu mahal pertaruhannya Pak Presiden, rakyat sayang sama presiden, gunakanlah prerogatif memberhentikan Kapolri, jalan sementara meredam tensi politik makin memanas dan tidak teratur," ungkap Pangi.
Selanjutnya, kata dia, Prabowo perlu membatalkan kebijakan pajak yang selama ini membebani rakyat.
Menurutnya, rakyat menolak menjadi sapi perah hanya demi menutup lubang kebocoran anggaran dan membayar bunga hutang Rp 600 triliun pertahun akibat warisan Jokowi.
"Presiden Prabowo berada pada momen historis, memilih menjadi pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat, atau sekadar melanjutkan warisan beban lama yang kian memperuncing kemarahan publik," ungkap dia.
Sumber: JPNN
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?