VIRAL 2 Nama Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Yang Diajukan Prabowo ke DPR

POLHUKAM.ID - Kabar pergantian pucuk pimpinan Polri menjadi pembicaraan. 

Juga viral di media sosial 2 nama calon kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah diajukan Presiden Prabowo ke DPR RI. 

Komisi III juga merespons kabar adanya nama calon kapolri yang dikirim presiden.

Isu pergantian Kapolri mencuat setelah adanya kenaikan pangkat sejumlah perwira tinggi (pati) Polri pada Jumat (12/9/2025). 

Ada dua nama yang mendapatkan kenaikan pangkat menjadi jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen).

Kedua perwira tinggi Polri yang naik pangkat adalah Komjen Pol Karyoto sebagai Kabaharkam dan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN.

Dengan naiknya pangkat dua Pati ini membuat mereka masuk dalam bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Listyo Sigit.

Kabar pergantian kapolri juga seperti menjadi jawaban atas desakan publik yang semakin kuat dalam beberapa pekan terakhir.

Pergantian Kapolri tersebut berembus sejak kerusuhan demo di berbagai tempat sehingga mengakibatkan 10 orang meninggal dunia.

Kapolri Listyo Sigit dinilai tak mampu menimbulkan rasa aman dan kondusif saat mengamankan massa aksi hingga berujung hilangnya nyawa pendemo.

Bahkan di Sulsel, Polda Sulsel digugat Rp800 miliar oleh pemohon Muhammad Sulhadrianto Agus melalui kuasa hukumnya Muallim Bahar. 

Gugatan resmi dimasukkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Makassar pada Senin (8/9) perihal dugaan perbuatan melawan hukum kepada tergugat Polda Sulsel.

Menurut Muallim, gugatan itu berkaitan dengan pola pengamanan pihak kepolisian selama peristiwa berlangsung diduga tidak dijalankan. 

Kepolisian dituding melakukan pembiaran, sehingga terjadi pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar pada Jumat (29/8) malam sampai berlanjut ke DPRD Provinsi pada Sabtu (30/8) dini hari.

Tak hanya itu, dampak demo masih terasa hingga saat ini di mana ribuan massa masih mendekam di penjara akibat diamankan aparat saat melakukan aksi.

Seiring dengan hal itu beredar kabar di kalangan awak media bahwa Presiden Prabowo telah mengajukan dua nama ke DPR RI untuk disahkan sebagai pengganti Kapolri Listyo Sigit.

Dilansir dari Radar Bali (Grup Jawapos), dua nama calon kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang beredar luas dan menjadi perbincangan adalah:

Komjen Suyudi Ario Seto

Salah satu dari dua nama yang diajukan Prabowo adalah Komjen Suyudi Ario Seto.

Komjen Suyudi sendiri saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang masa jabatannya baru di perpanjang pada 25 Agustus 2025.

Ia telah lama malang melintang dan awal karirnya sejak tahun 1994 silam.

Suyudi, lulusan Akpol 1994 ini berpengalaman spesialis di dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang 3 ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Banten.

Selain itu juga beliau merupakan putra daerah Banten yang berasal dari Pandeglang.

Perjalanan karirnya cukup gemilang, di tahun 2014 saat Jokowi baru menjabat ia hanya seorang Kapolres Majalengka.

Namun karirnya naik pesat Dirreskrimum Polda Metro Jaya (2019) dan kepala BNN 2025.

Komjen Dedi Prasetyo

Selain Komjen Suyudi, nama kedua adalah Komjen Dedi Prasetyo.

Komjen Dedi saat ini menjabat sebagai Wakapolri saat ini.

Komjen Dedi menjadi yang paling santar disebut-sebut sebagai pengganti Listyo Sigit. Ia merupakan orang yang paling dekat dengan Kapolri saat ini.

Respons Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil blak-blakan soal kabar Presiden Prabowo Subianto sudah mengirimkan surat presiden (suppres) calon Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Nasir mengungkapkan, belum menerima suppres soal nama calon Kapolri. Bahkan dia mengaku Komisi III DPR belum mendapat informasi tersebut dari pimpinan DPR.

Hal ini disampaikan menyikapi beredarnya kabar Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat terkait pergantian Kapolri ke DPR RI pada Jumat (12/9/2025).

“Iya, kita kan belum tahu kebenarannya, kami sendiri belum dapat kabar terkait adanya suppres ke DPR dalam hal pergantian Kapolri. Kalaupun ada ya pasti memang itu sudah kewenangan presiden,” ujar Nasir, Jumat (12/9/2025). 

Sumber: Fajar