Mulyadi menegaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung sangat tertutup. Para peserta, termasuk dirinya, dilarang membawa handphone atau melakukan perekaman dan dokumentasi.
Dalam kesempatan itu, Mulyadi menyampaikan pandangan kritisnya langsung di hadapan Presiden. Ia menyoroti bahwa pembangunan di Indonesia masih belum merata karena sentralisasi kekuasaan yang masih terkonsentrasi di Jakarta.
"Menteri meresmikan jembatan, foto-foto untuk propaganda, nggak ada hasilnya. Karena kekuasaan tidak diberikan kepada daerah," tegas Mulyadi mengkritik praktik pembangunan yang menurutnya lebih bersifat seremonial tanpa pemberdayaan daerah yang maksimal.
Analisis ini menyoroti pentingnya evaluasi mendalam terhadap strategi pembangunan infrastruktur nasional, khususnya dalam hal pemerataan dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dan keoptimalan hasil pembangunan.
Artikel Terkait
Jaksa Gagal Pidanakan Roy Suryo? Ijazah Asli Jokowi Jadi Biang Kerok Kasus Pencemaran Nama Baik
Terungkap! Operasi Senyap Super Tanker Iran di Perairan Indonesia Bikin Geopolitik Dunia Panas
Sri Bintang Pamungkas Bongkar Isi Rumah Prabowo di Hambalang: Isinya Cowok Ganteng?
Fahri Hamzah Beberkan Fakta: Prabowo Seharusnya Jadi Presiden 25 Tahun Lalu, Bukan Sekarang!