Mulyadi menegaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung sangat tertutup. Para peserta, termasuk dirinya, dilarang membawa handphone atau melakukan perekaman dan dokumentasi.
Dalam kesempatan itu, Mulyadi menyampaikan pandangan kritisnya langsung di hadapan Presiden. Ia menyoroti bahwa pembangunan di Indonesia masih belum merata karena sentralisasi kekuasaan yang masih terkonsentrasi di Jakarta.
"Menteri meresmikan jembatan, foto-foto untuk propaganda, nggak ada hasilnya. Karena kekuasaan tidak diberikan kepada daerah," tegas Mulyadi mengkritik praktik pembangunan yang menurutnya lebih bersifat seremonial tanpa pemberdayaan daerah yang maksimal.
Analisis ini menyoroti pentingnya evaluasi mendalam terhadap strategi pembangunan infrastruktur nasional, khususnya dalam hal pemerataan dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dan keoptimalan hasil pembangunan.
Artikel Terkait
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?
Prabowo dan Ancaman Penertiban Pengkritik: Benarkah Demokrasi Kita Semakin Muram?