Pengamat Sosial: Pemerintah Jokowi Kalah oleh Oligarki Sawit

Mungkin sudah nasibnya petani, karena lemah posisinya dan terpecah menjadi santapan para oligarki sawit yg kuat dan bersatu. Beginilah kalo cuma untung rugi yg dipikirkan, coba kalau UUD 45 khususnya pasal 33 dijalankan dengan konsekuen oleh pemerintah, pasti rakyat terlindungi

Kata Memet, China minta tambahan impor CPO 1 juta ton, hal ini tidak berpengaruh pada harga CPO dunia yang totalnya 73 juta ton/tahun.
Kerusakan tatanan tata niaga sawit akibat stop impor cukup mahal harganya. Inilah yg terjadi jika yang bukan ahlinya yang pegang kendali.

“Jual beli minyak sawit, umumnya pakai kontrak jangka menengah dan panjang, begitu disetop, mereka kalang kabut mencari penggantinya. Begitu kran ekspor dibuka lagi, tentu perlu waktu lagi untuk penyesuaian. Kepercayaan yang hilang sulit dikembalikan lagi,” tegasnya.

Jalan pintas yg tersedia dan dapat dikendalikan, percepat saja program Biodiesel dari B30 –> B50. Sehingga minyak sawit dapat diserap lebih banyak, hanya saja *jangan lupa subsidi juga petani dan konsumen, bukan hanya pengusaha asing.

Bagaimana dengan produksi minyak sawit nya ? Apakah bisa digenjot dalam waktu singkat ? Ingat kelapa sawit itu tanaman mahluk biologi, yg punya keterbatasan. Walau bisa didongkrak sampai 50 % dengan menggunakan metoda PFM misalnya, tetap perlu waktu 4-5 tahun, tidak bisa dikebut.

Produksi CPO 2022 = 47 juta ton,
Migor & oleo chemicals = 11 juta ton
Bio diesel (B30). = 9 juta ton
Total Kebutuhan DN. = 20 juta ton
Sisa produksi minyak. = 27 juta ton

Produksi setahun ya cuma itu aja yg bisa diekspor, hanya 27 juta ton/tahun atau 2 25 juta ton/bulan. Itupun yg benar-benar CPO hanya 9 juta ton, sisanya udah diolah jadi oleo chemicals.

Pasar yg 27 juta ton inilah yang beberapa bulan yg terdistorsi akibat kebijakan stop ekspor. CPO tidak dapat disimpan lama, jika cerdik sebenarnya bisa saja seluruh CPO diolah dulu dan disimpan di DN. Ingat puluhan pabrik Migor yg tidak terintegrasi tidak kebagian CPO, akhirnya tutup, potensi ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Sayang tata niaga seperti ini tidak dikelola oleh ahlinya, sehingga para petani dan konsumen dikorbankan.

“Solusi menyeluruh baik untuk rakyat, segera nasionalisasi perusahaan swasta asing seluruhnya, libatkan Bulog untuk mengurus tataniaga minyak di DN. Tapi beranikah pemerintah menghadapi oligarki ini?” tanya Memet.

Sumber: suaranasional.com