Kajian Politik Merah Putih: Kekuatan China Menguasai Lembaga Negara, Ekonomi dan Arah Politik Indonesia

Negara China menunjukkan kekuatannya di Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Indonesia banyak bergantung utang dan pembangunan infrastruktur dari negeri Tirai Bambu.

“Kekuatan China menguasai semua lembaga negara. Menguasai semua sektor ekonomi dan arah politik negara Indonesia,” kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (27/7/2022).

Di era Jokowi, kata Sutoyo, membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) China dengan dalih untuk investasi di Indonesia.

“Di era Presiden Jokowi, negara sudah terbuka tanpa hambatan dengan dalih investasi masuklah TKA Cina tidak diwaspadai bahkan dilindungi dengan berbagai macam dalih sebagai tenaga kerja ahli dan macam dalih lainnya,” jelasnya.

Selain itu, Sutoyo mengatakan, pertengahan abad ke-19, jumlah imigran Tionghoa masuk ke Nusantara sudah mencapai seperempat juta orang. Jumlah ini terus meningkat hingga tahun 1930  Orang-orang Tionghoa yang jumlahnya makin banyak itu kemudian tinggal berkelompok di satu wilayah yang berada di bawah kontrol pemerintah Hindia-Belanda. Biasa disebut Pecinan.

“Dalam bidang sosial-budaya, mereka digabung dalam organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK). Sementara, di bidang ekonomi, organisasi Siang Hwee, sebuah kamar dagang Tionghoa (Chineze kamer van koophandel) didirikan. Mereka selanjutnya  tinggal untuk selamanya di Nusantara,” jelasnya.

Kata Sutoyo, hasrat keinginan untuk menguasai Jawa seperti apa yang pernah dilakukan oleh Khubilai Khan tidak pernah surut dan padam. Orang orang China sepanjang sejarah terus berbondong-bondong masuk Nusantara.

Tahun 1619 Belanda menunjuk Souw Beng Kong menjadi Kepitein der Chinezen di Batavia. Tahun 1837 ditunjuk Tan Eng Goan sebagai Mayoor der Chinezen di Batavia.

“Saat itu warga China untuk melakukan penyuapan kepada pegawai kompeni sudah di praktekkan. Dengan minum minuman keras hingga memberikan regognitiegeld (uang uang dibayar setiap tahun yang dibayarkan sebagai pengakuan atas hak),” paparnya.

Kata Sutoyo, Belanda tidak akan mampu menguasai Nusantara selama 350 tahun tanpa bantuan opsir China. Itulah sebenarnya yang melakukan dan melaksanakan order penindasan.  Berabad abad Belanda mewariskan struktur ekonomi didominasi ke pedagang China.

Penghianatan China di Nusantara antara lain :

– Menjadi kaki tangan Belanda dalam menjajah Nusantara.
– Mendzalimi waga pribumi dengan sebutan Inlander  dan digolongkan dalam kelas terbawah.
– Dalam pertempuran 10 November 1945 memberi ruang gerak sekutu. Wajar tidak peduli dengan warga pribumi yang berlumuran darah. Bahkan mengaktifkan prajurit kuncir yang kejam di kenal dengan Poh An Tui
– Sebagai kaki tangan Belanda dalam pertempuran agresi peratama 21 Juli 1947.
– Mendirikan dan mendanai PKI Muso termasuk mensuplai senjata.
– Mendanai dan mendukung PKI DN Audit kemudian meletus G 30 S PKI.

Paska tragedi G 30 S PKI tersebut munculah Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 berisi antara lain pembatasan dan perayaan China . Disusul Surat Edaran No. 06/Preskab/6/67 tentang penggunaan nama China dan istilah Tionghoa/Tiongkok ditinggalkan.

Menurut Sutoyo, gerak gerik masyarakat China mendapatkan pengawasan ketat dari Badan Koordinasi Masalah China ( BKMP ) yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen ( Bakin )

Muncullah Keputusan Presiden Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tentang nama bagi masyarakat China. Beruntun keputusan Presiden Kabinet no. 37/U/IV/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian masalah China. Pada tahun yang sama muncul Surat Edaran Presidium Kabinet RI no. SE.06/PresKab/6/1967 tentang kebijakan pokok WNI asing dapam proses asimilasi terutama mencegah kemungkinan terjadinya kehidupan eklusif rasial. WNI yang masih menggunakan nama China diganti dengan nama Indonesia.