POLHUKAM.ID -Presiden Joko Widodo dianggap kurang memahami sistem pemerintahan yang baik, menyusul pernyataan bakal ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024 dengan alasan demi melanjutkan programnya.
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, Jokowi salah karena masih menggunakan jalan pikiran pemerintahan era Soeharto. Di mana saat itu presiden dipilih oleh MPR, dan dalam menjalankan pemerintahannya dipandu oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat MPR, sehingga ada rencana pembangunan lima tahunan dan jangka panjang 25 tahunan.
"Karena presiden saat itu masa periodenya tidak dibatasi, sehingga jalannya negara bisa dibayangkan 25 tahunan oleh satu visi pemerintahan saja. Nah saat ini, itu sudah tidak berlaku sejak UUD 1945 telah diamandemen. Saat ini menggunakan sistem presidensial murni, presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka jalannya pemerintahan selama lima tahun itu otoritas presiden yang terpilih," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (31/5).
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara