Namun, presiden diharapkan tidak melakukan cawe-cawe dengan memanfaatkan perangkat negara yang dikuasai.
“Ini yg saya sampaikan sebelumnya. Silahkan saja Presiden Jokowi punya preferensi utk Pilpres 2024. Namun jangan pernah cawe2, jangan pernah mobilisasi TNI, POLRI, BIN, KPU, ASN, Kepala Daerah, dan pengusaha,” ujar Benny, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi pada Senin (5/6/2023).
Elit Partai Demokrat itu juga berharap presiden tidak melakukan abusing power dengan memperalat kejaksaan, KPK, MA, MK, dan para pembantunya di kabinet untuk mengganggu kubu oposisi dan calon presidennya.
Menurutnya, hal tersebut tidak etis dan termasuk ke dalam jenis bentuk kejahatan demokrasi. Sebaiknya biarkan rakyat menentukan sosok pemimpinnya di masa mendatang.
“Bukan saja tidak etis namun ini adalah bentuk kejahatan demokrasi yg tidak patut terjadi di negeri Pancasila. Biarlah rakyat menentukan pemimpinnya, kewajiban presiden adalah menjaga dn menciptakan iklim yg sehat agar pilihan rakyat dilakukan secara bebas dn rahasia. Vox Populi,Vox Dei,” ujar Benny.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Strategi Jokowi 2029-2034: PSI, Kaesang, dan Misteri Dinasti Politik yang Mengguncang Indonesia
Dokter Tifa Bongkar Alasan Jokowi Paksakan Diri ke Rakernas PSI: Sakit atau Strategi?
Prabowo Gelar Pertemuan Rahasia Malam Hari: Siti Zuhro dan Susno Duadji Bicara Apa?
Gatot Nurmantyo vs Kapolri: Analisis Hukum Mengungkap Dampak Kritik yang Dinilai Melemahkan Polri