Selamat menilai, seorang pejabat negara yang maju di Pilpres maupun Pileg tidak mungkin bisa fokus di pekerjaannya sehingga sudah selayaknya mundur.
"Tidak mungkin bisa fokus menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara jika ada keinginan menjadi presiden maupun wakil presiden. Begitu juga pejabat negara lainnya yang hendak mengikuti pemilihan legisatif, wajib mundur tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata Selamat.
Selamat menambahkan, lain halnya dengan jabatan eksekutif seperti presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupat yang tertuang di UU Pemilu pasal 170 ayat 1.
Itulah sebabnya, Ganjar Pranowo tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah meski sama-sama maju dalam Pilpres 2024.
"Untuk kepala daerah seperti Ganjar Pranowo, bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus meminta izin terlebih dulu kepada presiden untuk maju dalam pilpres," jelas Selamat.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Menteri Bahlil Klaim Stok BBM Aman, IPO Minta Prabowo Waspada: Ini Risiko Krisis yang Disembunyikan?
Pertemuan Rahasia di Cikeas: Inikah Sinyal Awal Duet Anies-AHY untuk Pilpres 2029?
Robot atau Boneka? Rismon Sianipar Dituding Diremot dari Solo untuk Serang Roy Suryo
Anies Baswedan Datang Tanpa Undangan ke Halal Bihalal SBY, Demokrat: Panitia Tidak Mengundang