“Ganjarian protes sangat keras jika alat-alat militer digunakan untuk menekan Ganjar Pranowo,” ucap dia.
Menurut dia, aparat TNI telah berbuat di luar kewenangan dengan mencopot baliho Ganjar itu.
Guntur berpendapat hal tersebut justru menimbulkan persepsi buruk atas TNI yang seharusnya bersikap netral pada pemilu.
“Jika pun perlu ada penertiban Baliho, yang berhak melakukannya adalah aparat Pemda. Misalnya Satpol PP. Bukan pihak militer,” ujarnya.
Ia menilai pencopotan baliho itu terkesan seperti titipan pihak yang tak menghendaki sosialisasi Ganjar sebagai bakal capres di Barito Utara.
Selain itu, Guntur mengatakan tindakan itu merupakan upaya membungkam aspirasi masyarakat Barito Utara atas pilihan politik mereka.
“Dikhawatirkan tindakan itu tidak berdiri sendiri. Tapi ada titipan kepentingan politik lain yang menjadikan Ganjar Pranowo sebagai sasaran,” katanya.
Sebelumnya, baliho Ganjar dicopot di lahan Makodim Muara Teweh, Sabtu (15/7/2023). Video pencopotan baliho itu viral di media sosial yang menunjukkan pihak Danramil Muara Teweh atas perintah Dandim Barito Utara tengah menurunkan baliho.
Sumber: editor
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?