Salah satu contohnya, tutur Yaqut, KPU bisa menggunakan lembaga pendidikan seperti Madrasah Aliyah (MA) yang mayoritas merepresentasikan sebagai pemilih dalam kegiatan sosialisasi pemilu. “Kemudian perguruan tinggi yang ada di kementerian agama mulai dari sekolah tinggi, institut kemudian universitas ini juga bisa dipakai, kami memiliki instrumen ini dan kami sediakan untuk berkontribusi terhadap pemilu ke depan,” tandas Yaqut.
Sebagai informasi, KPU juga menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyukseskan pemilu 2024. Untuk Kemenag, Hasyim menerangkan bahwa KPU membutuhkan fraksi-fraksi di tingkat desa atau kelurahan. Sebab, secara kelembagaan Kemenag mempunyai struktur sampai tingkat kecamatan.
“KPU ini perlu fraksi sampai di tingkat desa/kelurahan ada TPS-TPS sehingga babak bekerja sama, kolaborasi dengan Kemenag juga menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu situasi ini menjadi sesuatu yang dalam pandangan kami strategis untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan demokrasi dan perkembangan kepemiluan kita,” ucap Hasyim.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara