Salah satu contohnya, tutur Yaqut, KPU bisa menggunakan lembaga pendidikan seperti Madrasah Aliyah (MA) yang mayoritas merepresentasikan sebagai pemilih dalam kegiatan sosialisasi pemilu. “Kemudian perguruan tinggi yang ada di kementerian agama mulai dari sekolah tinggi, institut kemudian universitas ini juga bisa dipakai, kami memiliki instrumen ini dan kami sediakan untuk berkontribusi terhadap pemilu ke depan,” tandas Yaqut.
Sebagai informasi, KPU juga menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyukseskan pemilu 2024. Untuk Kemenag, Hasyim menerangkan bahwa KPU membutuhkan fraksi-fraksi di tingkat desa atau kelurahan. Sebab, secara kelembagaan Kemenag mempunyai struktur sampai tingkat kecamatan.
“KPU ini perlu fraksi sampai di tingkat desa/kelurahan ada TPS-TPS sehingga babak bekerja sama, kolaborasi dengan Kemenag juga menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu situasi ini menjadi sesuatu yang dalam pandangan kami strategis untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan demokrasi dan perkembangan kepemiluan kita,” ucap Hasyim.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Isu Kapolri Membangkang Prabowo: Opini Jahat atau Upaya Sistematis Serang Polri?
Misteri Dukungan Golkar 2029: Strategi Rahasia Bahlil untuk Kuasai Panggung Politik
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?
Prabowo 2029: Siapa yang Akan Jadi Cawapres dan Mengubah Peta Politik?