Salah satu contohnya, tutur Yaqut, KPU bisa menggunakan lembaga pendidikan seperti Madrasah Aliyah (MA) yang mayoritas merepresentasikan sebagai pemilih dalam kegiatan sosialisasi pemilu. “Kemudian perguruan tinggi yang ada di kementerian agama mulai dari sekolah tinggi, institut kemudian universitas ini juga bisa dipakai, kami memiliki instrumen ini dan kami sediakan untuk berkontribusi terhadap pemilu ke depan,” tandas Yaqut.
Sebagai informasi, KPU juga menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyukseskan pemilu 2024. Untuk Kemenag, Hasyim menerangkan bahwa KPU membutuhkan fraksi-fraksi di tingkat desa atau kelurahan. Sebab, secara kelembagaan Kemenag mempunyai struktur sampai tingkat kecamatan.
“KPU ini perlu fraksi sampai di tingkat desa/kelurahan ada TPS-TPS sehingga babak bekerja sama, kolaborasi dengan Kemenag juga menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu situasi ini menjadi sesuatu yang dalam pandangan kami strategis untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan demokrasi dan perkembangan kepemiluan kita,” ucap Hasyim.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Menteri Bahlil Klaim Stok BBM Aman, IPO Minta Prabowo Waspada: Ini Risiko Krisis yang Disembunyikan?
Pertemuan Rahasia di Cikeas: Inikah Sinyal Awal Duet Anies-AHY untuk Pilpres 2029?
Robot atau Boneka? Rismon Sianipar Dituding Diremot dari Solo untuk Serang Roy Suryo
Anies Baswedan Datang Tanpa Undangan ke Halal Bihalal SBY, Demokrat: Panitia Tidak Mengundang