POLHUKAM.ID -Wacana penggunaan hak angket oleh DPR untuk menyikapi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres dan cawapres yang dicetuskan politikus PDIP Masinton Pasaribu terindikasi hanya untuk menjelekan nama Presiden Joko Widodo.
Demikian pandangan pengamat politik Citra Institute, Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/11).
Sebab menurutnya, putusan MK 90/PUU-XXI/2023 membuka kesempatan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakbuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.
Artikel Terkait
Menteri Bahlil Klaim Stok BBM Aman, IPO Minta Prabowo Waspada: Ini Risiko Krisis yang Disembunyikan?
Pertemuan Rahasia di Cikeas: Inikah Sinyal Awal Duet Anies-AHY untuk Pilpres 2029?
Robot atau Boneka? Rismon Sianipar Dituding Diremot dari Solo untuk Serang Roy Suryo
Anies Baswedan Datang Tanpa Undangan ke Halal Bihalal SBY, Demokrat: Panitia Tidak Mengundang