“Kalau seperti itu pasti sudah ditangkap. Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan, itu menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan Pak Jokowi dihina juga tidak ada yang dipenjarakan,” katanya.
Ditambahkan juga, perilaku Orba mungkin terjadi bila instrumen negara dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya.
“Misalnya, intelijen negara dipakai menakuti bahkan membuat pakta integritas Pj-Pj bupati atau walikota, agar memenangkan Paslon tertentu. Kedua, sistem Orba bisa terjadi manakala pendamping desa, petugas-petugas PKH dan Kemensos, digunakan untuk menakuti kelompok penerima manfaat sosial, seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu. Hanya kebetulan menterinya dari partai yang bersangkutan,” rincinya.
Nusron juga menyebut, ada pula fenomena para pendamping desa menakuti pemerintah desa dan kemudian mengarahkan mereka agar memilih pasangan tertentu. Selain itu, pendamping Pekerja Migran Indonesia juga melakukan hal serupa.
“Jadi, sebenarnya yang menerapkan Orba itu siapa? Menterinya siapa? Dari partai mana?” pungkas Nusron.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Teddy Indra Wijaya: Dari Ajudan Jokowi ke Seskab Rasa Perdana Menteri – Naik Tak Wajar atau Buah Kepercayaan?
Gatot Nurmantyo Bongkar Alasan Dipecat Jokowi dari Panglima TNI: Saya Ditendang karena Tidak Nurut
Qodari Resmi Jabat Kepala Bakom: Gaya Komunikasi Pemerintah Berubah Total Jadi Lebih Agresif dan Siap Perang Narasi
Ray Rangkuti Kecam Reshuffle Kelima Prabowo: Cuma Mutasi Figur Lama, Nggak Ada Perubahan Signifikan