JAKARTA, polhukam.id - Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga Suko Widodo menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tiga menteri yang juga ketua umum partai politik sebagai hal yang sah ketika dimaknai dalam lingkup kerja pemerintahan.
“Pada satu sisi, sah-sah saja karena ketiganya adalah menteri yang notabene pembantu presiden. Namin, kita tidak tahu, apa masalah yang sedang mereka bahas. Apakah mereka membahas capres? Bisa iya, bisa tidak,” ujar Suko, Senin (8/1/2024).
Sebelumnya, Presiden Jokowi yang melakukan pertemuan 4 mata bersama tiga ketua umum parpol yang saat ini menjabat Menteri, yakni Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam tiga hari berturut-turut.
Kendati demikian, Suko menilai kecurigaan tentang ketidaknetralan akan makin kuat mengingat Jokowi hanya menemui tiga menteri yang kebetulan ketua umum partai pengusung putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
"Jika melihat hanya 3 menteri yang kebetulan ketua parpol pendukung Prabowo, yang wakilnya putranya Pak Jokowi, sangat mungkin membahas kondisi politik dan pasangan Prabowo - Gibran,” ujar Suko.
Suko mengungkapkan dalam politik praktis ketidaknetralan tidak bisa dihindarkan. Apalagi dalam konteks ini, Presiden Jokowi punya kepentingan.
“Rasanya dalam politik, selalu saja tidak ada kenetralan karena presiden punya kepentingan terhadap suksesi 2024,” ujar Suko.
Artikel Terkait
Dokter Tifa Bongkar Alasan Jokowi Paksakan Diri ke Rakernas PSI: Sakit atau Strategi?
Prabowo Gelar Pertemuan Rahasia Malam Hari: Siti Zuhro dan Susno Duadji Bicara Apa?
Gatot Nurmantyo vs Kapolri: Analisis Hukum Mengungkap Dampak Kritik yang Dinilai Melemahkan Polri
Jokowi vs Janjinya: Benarkah Bakal Pulang Kampung atau Malah Mati-Matian untuk PSI?