Tolak Screening, KPK cuma Minta Prabowo-Gibran Pecat Menteri Tak Patuh LHKPN

Untuk itu alternatifnya, kata Pahala, pihaknya akan menyoroti soal LHKPN. Jika menteri nantinya tidak patuh LHKPN, maka presiden harus memecatnya.

"Kalau LHKPN-nya nggak disampaikan, berhentin. Gitu aja," tegas Pahala.

Bahkan, kata Pahala, jika Kementerian atau instansinya tidak 100 persatu patuh LHKPN, maka menterinya harus ditegur.

"Kalau menterinya enggak (lapor LHKPN), copot biar kapok. Masukin LHKPN tapi nggak pakai surat kuasa, itu penyakitnya itu aja," pungkas Pahala.

Sumber: RMOL

SEBELUMNYA