POLHUKAM.ID -Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan partai yang berdaulat karena dipayungi hukum dengan UU Nomor 2/2011 tentang Partai Politik.
Oleh karena itu, PKB bakal menolak dua kiai utusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang diutus untuk menyelesaikan masalah antara PKB dan NU.
"Bahwa PKB, seluruh jajaran PKB, solid menolak upaya apapun mengintervensi kedaulatan partai," tegas Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7).
Jazilul menegaskan, partai politik tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan oleh lembaga manapun. Oleh karena itu, 2 kiai utusan PBNU tersebut bertentangan dengan UU Partai Politik.
"Dengan sendirinya maka itu gugur, maka itu harus diabaikan," jelas Jazilul.
Wakil Ketua MPR RI itu menambahkan, ormas keagamaan seperti PBNU sejatinya tidak bisa mengevaluasi bahkan mengintervensi keadulatan partai politik. Termasuk dalam hal ini mengevaluasi PKB.
Justru, yang harus dievaluasi adalah para pimpinan PBNU, dalam hal ini ketua umum dan sekjennya, Yahya Cholil Staquf dan Saifullah Yusuf.
"Yang membuat kisruh itu berhentikan, karena tidak sesuai dengan standar moral ahlussunnah waljamaah, tidak sesuai standar moral ulama," tandasnya.
Artikel Terkait
Gibran di Pilpres 2029: Hanya PSI yang Setia? Ini Peta Dinginnya Dukungan Partai
Jokowi vs Politisi Lain: Siapa Ahli Pencitraan Terhebat Menurut Mantan Harimau Jokowi?
Prabowo Dua Periode 2029: Rahasia Kepercayaan Diri Gerindra & Masa Depan Koalisi Tanpa Gibran
Isu Kapolri Membangkang Prabowo: Opini Jahat atau Upaya Sistematis Serang Polri?