Kader-Kader PSI Kaesang Diangkat Menteri di Kabinet Prabowo, How Come?

- Sabtu, 08 Maret 2025 | 13:35 WIB
Kader-Kader PSI Kaesang Diangkat Menteri di Kabinet Prabowo, How Come?

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Prabowo benar-benar memegang kendali penuh atas kabinetnya, atau justru masih berada di bawah bayang-bayang kepentingan politik Jokowi.


Langkah Prabowo bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama, sebagai strategi pragmatis dalam meredam potensi gangguan politik. 


Dengan merangkul PSI, Prabowo secara tidak langsung mengamankan satu kekuatan yang bisa saja menjadi batu sandungan bagi pemerintahannya di masa depan. 


Kedua, sebagai bentuk politik balas budi, mengingat PSI belakangan ini semakin menunjukkan loyalitasnya kepada Prabowo, terutama setelah Jokowi mengarahkan dukungan kepada mantan Danjen Kopassus itu dalam Pilpres 2024.


Namun, pertanyaan yang mengemuka adalah: apakah ini mencerminkan kedewasaan politik atau justru menunjukkan betapa oportunisme masih menjadi warna utama dalam lanskap politik Indonesia? Mengangkat oposisi ke dalam lingkaran kekuasaan dapat dilihat sebagai strategi rekonsiliasi, tetapi juga bisa diartikan sebagai bentuk kooptasi agar tidak ada suara kritis yang mengganggu jalannya pemerintahan. 


Jika kritik-kritik PSI sebelumnya kepada Prabowo benar adanya, maka menerima jabatan di kabinetnya menunjukkan ketidakkonsistenan sikap partai tersebut.


Di sisi lain, hal ini juga memperlihatkan betapa mudahnya seorang tokoh politik di Indonesia berubah posisi dari pengkritik menjadi bagian dari sistem yang sebelumnya mereka kecam. 


Dalam politik transaksional, kritik tajam terhadap lawan tidak selalu berujung pada perlawanan permanen, melainkan bisa menjadi jalan menuju kekuasaan. 


Apakah ini bagian dari kompromi politik atau justru menunjukkan lemahnya integritas dalam berpolitik?


Dengan dinamika seperti ini, publik perlu lebih kritis dalam melihat bagaimana elite politik memainkan strategi mereka. 


Jangan sampai fenomena ini hanya menjadi siklus yang terus berulang, di mana kritik tajam sebelum pemilu hanya menjadi alat tawar untuk mendapatkan kekuasaan, sementara kepentingan rakyat kembali dikesampingkan begitu jabatan telah digenggam.


Sumber: FusilatNews

Halaman:

Komentar

Terpopuler