Kebut Revisi UU TNI di DPR: Minim Partisipasi Publik, Anggota Dewan Cuma Jadi Tukang Stempel?

POLHUKAM.ID - Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang TNI pada Kamis (20/3) siang.

Pengesahan ini terjadi setelah pembahasan di tingkat I antara Komisi I DPR dan pemerintah pada Selasa (18/3). Meski disetujui semua fraksi, RUU TNI menuai kritik tajam.

Masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa menolak. Tagar #TolakRUUTNI bahkan sempat trending dengan lebih dari 300 ribu twit.

Ketua DPR Puan Maharani memimpin sidang. Ia meminta persetujuan dari seluruh fraksi.

“Apakah Rancangan Undang-Undang TNI dapat disetujui menjadi undang-undang?” tanyanya.

Serempak, para anggota dewan menjawab, “Setuju!”

Dari 293 anggota yang hadir, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir, tak ada yang menolak.

Sejak awal, revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menuai banyak sorotan. DPR dinilai abai terhadap prinsip demokrasi dan partisipasi publik.

Pembahasan dilakukan secara tertutup, terburu-buru, dan minim transparansi. Salah satu contohnya, rapat Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan di Hotel Fairmont Jakarta pada 14-16 Maret 2025.

Rapat eksklusif ini memperkuat kekhawatiran publik: revisi UU TNI bisa membuka jalan bagi kembalinya Dwi Fungsi TNI.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menegaskan kritiknya. Menurutnya, DPR gagal menjalankan fungsi kontrol.

Ia tidak melihat ada dinamika diskusi. Tidak ada perdebatan pro dan kontra yang seharusnya terjadi.

"Sidang-sidang ini hanya mengarahkan fraksi DPR untuk menyepakati keputusan yang sudah disiapkan sebelumnya," kata peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada Suara.com, Kamis (20/3/2025).

Tiga Masalah Proses Pembentukan RUU TNI

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengkritik penetapan RUU Revisi UU TNI sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Setidaknya ada tiga masalah utama dalam prosesnya.

Pertama, menurut PSHK RUU ini disahkan dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025 tanpa mengikuti prosedur perubahan agenda sesuai Pasal 290 ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020. 

Seharusnya, perubahan agenda diajukan secara tertulis minimal dua hari sebelumnya.

Kedua, masuknya RUU ini ke Prolegnas tidak melalui pertimbangan Badan Legislasi DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf f Tata Tertib DPR. 

Hal ini menyalahi prinsip akuntabilitas karena urgensi RUU ini belum dibandingkan dengan prioritas lain seperti RUU Perampasan Aset atau RUU Masyarakat Hukum Adat.

Badan Legislasi DPR juga tidak mensosialisasikan perubahan ini kepada publik sesuai tugasnya dalam Pasal 66 huruf l Tatib DPR.

Ketiga, proses penyusunannya cacat prosedur. Surat Presiden yang menunjuk perwakilan pemerintah sudah terbit pada 13 Februari 2025, sebelum RUU ini masuk Prolegnas pada 18 Februari 2025. Seharusnya, tahapan perencanaan mendahului penyusunan.

RUU ini juga bukan bagian dari carry over DPR periode sebelumnya, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025.