LUCU! Dulu Menolak, Kini Koster Menjilat Israel Puji Setinggi Langit

Sebelum ramai soal puja-puji terhadap Israel, Koster belum lama ini juga menjadi sorotan karena kebijakannya melarang beredarnya air minum dalam kemasan (AMDK) di bawah 1 liter adalah kewenangannya bukan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Dia mengaku tidak takut jika nantinya dipanggil pemerintah pusat. Koster memastikan akan tetap datang dan tak mengubah keputusannya melarang peredaran air minum kemasan di Bali.

“Kalau dipanggil saya datang dan saya akan jelaskan,” ujar Koster saat ditemui di Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (14/4/2025).

Koster menyatakan Kemenperin tak usah repot-repot mengumpulkan industri air minum kemasan di Bali untuk berunding. 

Dia juga 'bodo amat' jika dianggap mengambil keputusan sepihak tanpa berdikusi dengan pemerintah pusat. 

“Nggak perlu koordinasi, ini kewenangan kepala daerah,” ujar politikus PDIP itu.

Wamen Perindustrian, Faisol Riza, menyatakan akan mengundang Pemprov Bali dan pihak-pihak yang bergerak di industri air minum kemasan di Bali untuk membicarakan poin mengenai larangan produksi dan distribusi air mineral dalam kemasan (AMDK) sekali pakai di bawah 1 liter yang tertuang dalam SE Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025.

Dia juga meminta Pemprov Bali untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebelum memutuskan kebijakan. 

Namun, belum diketahui kapan Kemenperin akan memanggil Koster dan para pemangku kepentingan untuk membahas masalah tersebut.

Kebijakan Koster juga mengundang beragam reaksi dari publik dan pelaku usaha AMDK di Bali. 

Pengusaha menyayangkan jika hanya air minum kemasan yang dianggap menyumbang sampah plastik.

Melainkan banyak produk sehari-hari lainnya yang juga menggunakan kemasan plastik seperti minyak goreng, makanan ringan, dan kopi.

“Seakan-akan kami saja yang membuat sampah. Padahal plastik kami masih bisa didaur ulang. Sedangkan produk yang di minimarket tidak bisa didaur ulang,” ujar Dirut PT Tirta Mumbul Jaya Abadi, Nyoman Artha Widnyana.

Sumber: Inilah