Beberapa contoh blunder itu, lanjut Dhani, antara lain pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi soal teror kepala babi ke Tempo, serta langkah sepihak Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memaksakan pengesahan RUU Pilkada pada 22 Agustus 2024.
“Kalau bukan karena Prabowo langsung turun tangan hari itu, Indonesia bisa saja masuk fase instabilitas politik sebelum pemerintahan dimulai,” tegasnya.
Ia pun mendesak Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle dan bersih-bersih loyalis warisan Jokowi dari dalam pemerintahan.
“Pak Prabowo, ini soal menjaga kedaulatan pemerintahan. Jangan biarkan anasir benalu politik merusak agenda nasional.Indonesia butuh persatuan, bukan agenda tersembunyi dari rezim sebelumnya,” tandas Dhani.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa keterlibatan Jokowi dalam memelihara pengaruh di pemerintahan baru adalah bentuk pelemahan terhadap demokrasi.
“Ini bukan transisi kekuasaan yang sehat, ini sabotase. Demokrasi itu menghormati hasil, bukan menyusup lewat kekuasaan bayangan.”
KKMP meminta agar penempatan loyalis Jokowi di posisi strategis ditinjau ulang.
“Semangat kedaulatan rakyat harus dikembalikan. Pemerintahan baru jangan sampai menjadi sandera agenda masa lalu,” pungkasnya.
Sumber: PorosJakarta
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara