Menkeu: Dana Perantara Keuangan Pandemi G20 Capai USD1,1 Miliar

Para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 menyambut baik perkembangan yang telah dicapai dalam membentuk Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) untuk Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Penanggulangan Pandemi (PPR). Pembentukan dana ini guna mengatasi kesenjangan pembiayaan Pandemi.

Dana yang ditempatkan di Bank Dunia selaku Wali Amanat ini, akan terus membahas tata kelola dan pengaturan operasional FIF menjelang rencana pengumuman formal pembentukannya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para Pemimpin G20 pada bulan November 2022.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa komitmen kontribusi sejumlah hampir USD 1,1 miliar telah diamankan untuk FIF guna pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Angka tersebut sudah termasuk kontribusi sebesar USD 50 juta dari Indonesia. Dia juga mengingatkan hal mengenai semangat inklusivitas dalam penanganan pandemi global. Baca Juga: Indonesia Dorong Negara Anggota G20 Bentuk Sistem Kesehatan Global

“Yang paling penting adalah inklusivitas sehingga upaya kita dapat digabungkan, antara Kementerian Keuangan dan Kesehatan, serta antara negara maju dan berkembang. Hanya dengan begitu, kita dapat secara efektif siap untuk mengatasi pandemi global berikutnya bersama-sama.” kata Sri Mulyani dalam acara 1st G20 Joint Finance and Health Ministers' Meeting (JFHMM) di bawah Kepresidenan G20 Indonesia secara hybrid di Yogyakarta, Rabu (22/6/2022).

“Saya ingin mengapreasiasi peran sentral WHO dalam memerangi pandemi, dan pentingnya memasukkan suara negara-negara berkembang dalam pengaturan kelembagaan kami, untuk menciptakan sistem pencegahan dan respons pandemi yang paling efektif," lanjutnya.

Mengenai masalah pengaturan koordinasi antara Keuangan dan Kesehatan PPR yang lebih luas, para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 umumnya sepakat tentang perlunya peningkatan koordinasi antara Keuangan dan Kesehatan agar lebih siap menghadapi pandemi di masa depan. Para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan memberikan arahan agar dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang pengaturan koordinasi antara Keuangan dan Kesehatan.