Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 dengan agenda Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, Kamis (30/6/2022).
Laporan tersebut disusun berdasarkan hasil pembahasan empat panitia kerja (panja) yaitu panja asumsi dasar, kebijakan fiskal, pendapatan, defisit, dan pembiayaan, panja RKP dan prioritas anggaran, panja kebijakan belanja pemerintah pusat, dan panja kebijakan transfer ke daerah dan dana desa.
"Seluruh laporan panja-panja tersebut telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Banggar dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan RKP Tahun 2023 dan menjadi bahan dasar bagi Pemerintah dalam menyusun RUU APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya," ungkap Muhidin M. Said yang mewakili Pimpinan Banggar DPR, mengutip dari siaran resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Adapun kesepakatan target dan indikator pembangunan tahun 2023 yaitu tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen, tingkat kemiskinan 7,5 hingga 8,5 persen, gini ratio 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49, nilai tukar petani 105 hingga 107, dan nilai tukar nelayan 107 hingga 108.
Artikel Terkait
Anwar Usman Bisa Saja Menyesal Karir Hancur Gegara Gibran
VIRAL Beredar Foto MABA Fakultas Kehutanan UGM 1980, Tak Ada Potret Jokowi?
Gibran dan Dua Rekannya Ditangkap Polisi terkait Dugaan Penggelapan Duit Rp 15 Miliar
Kejagung Sita Rupiah-Mata Uang Asing Riza Chalid