Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar skema pensiunan segera dilakukan reformasi, hingga saat ini penghitungan pensiunan PNS masih pay as you go.
Baca Juga: Urusi APBN, Pernyataan Presiden Tak Konsisten: Jokowi Bodoh Banget
PT Taspen mengumpulkan iuran dari gaji PNS sebesar 4,75 persen kemudian ditambah dengan dana dari APBN, ini serupa dengan skema TNI serta Polri yang dikumpulkan PT Asabri.
Lukman Simandjuntak tak sependapat dengan pernyataan Sri Mulyani terkait pensiunan PNS yang membebani APBN, karena ada beberapa proyek pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang patut dipertimbangkan.
Salah satunya yaitu PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, kini memakai APBN setelah anggaran membengkak.
Artikel Terkait
Anwar Usman Bisa Saja Menyesal Karir Hancur Gegara Gibran
VIRAL Beredar Foto MABA Fakultas Kehutanan UGM 1980, Tak Ada Potret Jokowi?
Gibran dan Dua Rekannya Ditangkap Polisi terkait Dugaan Penggelapan Duit Rp 15 Miliar
Kejagung Sita Rupiah-Mata Uang Asing Riza Chalid