#KamparHarapan adalah komunitas digital marketing di Riau dengan pengembangan kompetensi digital marketing dan pembinaan pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).
Lebih lanjut kata dia, untuk mengejar ketertinggalan dan menciptakan kestabilan sosial politik, Pj Bupati dan DPRD harus memiliki komitmen bersama dalam mengejar ketertinggalan tersebut dengan memaksimalkan dan memfokuskan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan di Kampar.
"Ketika pembahasan APBD dikurangi bagi-bagi kue antara pejabat eksekutif dengan pejabat legislatif," imbuhnya.
Dia berharap, pola bagi-bagi kue APBD antara eksekutif dan legislatif bisa dihilangkan, dan membuka ruang kontrol bagi masyarakat terhadap APBD yang nilainya hampir Rp3 triliun itu.
"Peran kita sebagai masyarakat sipil adalah meminta adanya ruang untuk melakukan kontrol terhadap hal-hal yang seperti itu agar APBD yang disusun itu nanti adalah APBD yang berpihak kepada masyarakat," pungkasnya.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Anwar Usman Bisa Saja Menyesal Karir Hancur Gegara Gibran
VIRAL Beredar Foto MABA Fakultas Kehutanan UGM 1980, Tak Ada Potret Jokowi?
Gibran dan Dua Rekannya Ditangkap Polisi terkait Dugaan Penggelapan Duit Rp 15 Miliar
Kejagung Sita Rupiah-Mata Uang Asing Riza Chalid