Mahfud MD Tantang Menkeu Usut Tuntas Korupsi 3,5 Ton Emas & TPPU Rp 189 T di Bea Cukai

Dasar Hukum dan Indikasi Pelanggaran

Kasus impor emas 3,5 ton ini melanggar beberapa dasar hukum utama:

1. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
3. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 34/PMK.04/2021 tentang Ketentuan Impor Barang Emas dan Logam Mulia.

Adapun indikasi pelanggaran yang terjadi mencakup pemalsuan dokumen kepabeanan, penggelapan kewajiban pajak, serta aliran dana lintas entitas fiktif yang memenuhi unsur TPPU Pasal 3 & 4 UU 8/2010.

Kasus dugaan korupsi dan TPPU terkait impor emas 3,5 ton ini menjadi cermin nyata lemahnya integritas fiskal dan sistem pengawasan keuangan negara.

Mahfud MD membuka ruang penyelesaian dengan menantang Menkeu Purbaya untuk segera menuntaskan investigasi, mempublikasikan hasil audit, dan mengambil langkah hukum yang nyata. Langkah ini diharapkan dapat menjadi peta jalan reformasi tata kelola keuangan negara, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga fiskal dan aparat penegak hukum di Indonesia.

Sumber: Monitor Indonesia