KPK Diminta Usut Jokowi dan Luhut Soal Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh

Awalnya, proyek kereta cepat Whoosh dijanjikan berjalan dengan skema business to business (B2B) tanpa melibatkan APBN. Namun, setelah terjadi pembengkakan biaya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89 Tahun 2023 yang mengizinkan penggunaan APBN sebagai jaminan pinjaman proyek.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membuka kesempatan bagi masyarakat yang memiliki informasi atau data awal terkait dugaan korupsi untuk melapor melalui kanal resmi KPK. Sementara itu, mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengungkap adanya perubahan skema pembiayaan dari Jepang ke Cina yang menyebabkan kenaikan suku bunga pinjaman dari 0,1% menjadi 3,4%.

Sumber: Monitor Indonesia