Fakta Baru Sidang Ijazah Jokowi: Klaim Inkonsistensi KPU dan Penyensoran Dokumen

Jakarta - Sidang sengketa informasi publik mengenai ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Komisi Informasi Pusat (KIP) diklaim mengungkap sejumlah fakta baru. Kubu Bon Jowi (Bongkar Ijazah Jokowi) yang diwakili Lukas Luwarso menyatakan sidang pada Rabu (21/1/2026) sarat dengan temuan substansial.

Klaim Verifikasi Faktual dan Pengakuan KPU

Lukas mengungkapkan fakta pertama terkait pernyataan KPU Solo bahwa verifikasi faktual calon kepala daerah tidak wajib dan hanya dilakukan jika ada keganjilan. Menurutnya, logika ini dianggap bermasalah karena tanpa verifikasi, mustahil masyarakat mengetahui adanya keganjilan.

Fakta baru lainnya adalah pengakuan dari KPU Pusat. "KPU Pusat mengaku pernah memposting dokumen syarat calon, termasuk terkait pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019, di website resmi mereka," ujar Lukas. Pengakuan ini baru muncul pada sidang kelima, sehingga sidang sebelumnya dianggap muspro (muspra).

Inkonsistensi dan Penyensoran Dokumen Ijazah