POLHUKAM.ID - Amnesty International Indonesia menilai persidangan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty di Pengadlan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (8/6/2023), memberi tempat khusus bagi saksi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Sidang hari ini menunjukkan bahwa pengadilan memberi perlakuan khusus terhadap pejabat tinggi," ujar Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, kepada wartawan, Jumat (9/6/2023).
Di mana, pihak PN Jaktim tiba-tiba membatasi akses masyarakat untuk mengikuti persidangan. Padahal jelas-jelas sidang digelar secara terbuka.
Selain itu, ia menyebut banyaknya jumlah aparat di PN Jaktim semakin menandakan adanya keistimewaan bagi Luhut saat diperiksa sebagai saksi.
"Sidang yang selama ini terbuka, hari ini menjadi sangat dibatasi dan diwarnai dengan pengamanan berlebih dari aparat," jelas Wirya.
Wirya menambahkan, dalam hal ini PN Jaktim telah mengabaikan prinsip semua orang sama di depan hukum. Contohnya, majelis hakim secara tiba-tiba memerintahkan agar sidang Haris-Fatia digabung saat agenda pemeriksaan Luhut.
Padahal sudah sejak awal, kuasa hukum Haris-Fatia meminta hal tersebut namun tak pernah dikabulkan.
"Ada prinsip fair trial yang dilupakan pengadilan di mana semua individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum," katanya.
"Kami juga menyesalkan berlanjutnya praktik diskriminasi dengan menggabungkan sidang Fatia dan Haris ketika menghadirkan Luhut sebagai saksi untuk kedua terdakwa," imbuhnya.
Artikel Terkait
KPK Telusuri Aset Ridwan Kamil Hingga Luar Negeri, Benarkah Terkait Korupsi Rp222 Miliar Bank bjb?
Buni Yani Tantang KPK: OTT Gencar Tapi Tak Berani Usut Jokowi dan Keluarga, Kenapa?
Dalang Pencurian Emas 774 Kg Dibebaskan Jadi Tahanan Rumah, Ini Fakta Hukum yang Bikin Geram!
OTT KPK di PN Depok: Kejar-Kejaran Malam Gelap & Tas Ransel Rp850 Juta di Lapangan Golf